News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Effendi Simbolon Kritik Kualitas Menteri Jokowi: Separuhnya Buruk, Kabinet Kayak Warung Semua

Penulis: Fersianus Waku
Editor: Choirul Arifin
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Politikus PDIP Effendi Simbolon.

“Sebenarnya juga kalau mau adil ini ada tiga lembaga yang bertanggung jawab BSSN dan Telkom. Jadi Kominfo, BSSN dan Telkom itu yang harus bertanggung jawab atas terjadinya peretasan ini,” kata dia.

Pengamat Teknologi dan Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi pun angkat topi atau menghormati keputusan Semuel.

"Kita tentu angkat topi dengan keputusan mundur salah satu pejabat di Kominfo karena merasa bertanggung jawab dengan kejadian ini," katanya kepada Tribunnews, Kamis (4/7/2024).

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani dalam konferensi pers di kantor Kominfo, Jumat (27/10/2023). (Endrapta Pramudiaz/Tribunnews.com)

"Walaupun masa jabatan beliau masih sampai Desember tahun ini sebelum pensiun," lanjutnya.

Heru mengatakan, apa yang terjadi pada server PDNS tidak main-main. PDNS bukan sekadar pusat data, tetapi merupakan jantung layanan publik pemerintah di era digital ini.

"Sehingga, kesalahan perencanaan, tata kelola maupun operasional PDN, seyogyanya ada yang bertanggung jawab," ujarnya.

Heru juga meyinggung soal perkataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut semua hal terkait dengan serangan ransomware terhadap PDNS 2 ini sudah dievaluasi.

Baca juga: Sistem Imigrasi RI Down, Layanan di Bandara Macet, Masyarakat Tumpahkan Kekesalan di Medsos

Jokowi menekankan yang penting adalah harus dicarikan solusi dari semuanya agar tidak terjadi lagi, kemudian juga dibuat backup dari semua data nasional.

"Kemarin sebenarnya kan Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa soal ini sudah dievaluasi semua. Ya tinggal kita nantikan saja hasil evaluasinya, termasuk pergantian pejabat," tutur Heru.

"Sebab, Menteri, Kepala Lembaga bahwa Dirjen kan merupakan domain Presiden untuk keputusan pengangkatan dan termasuk pemberhentiannya," pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini