Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan yang disampaikan politikus PDIP bahwa polisi ikut cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024 disebut tidak berdasarkan fakta.

Demikian hal ini disampaikan Ketua DPP Arus Bawah Prabowo -Arus Bawah Jokowi (ABP-ABJ) Supriyanto, Selasa (3/12/2024).

Ia meminta PDIP tidak memainkan drama dan narasi politik yang tidak baik.

Pria yang akrab disapa Antok itu melanjutkan, pada Pilkada Jateng, PDIP memainkan isu Rambo lawan Sambo.

"Kemudian di Pilkada Jakarta memainkan isu sentimen suporter bola Persija lawan Persib," katanya.

"Muncul juga narasi mendeskreditkan aparatur negara Polri, yang dituding sebagai Partai Coklat (Parcok). Padahal citra Polri baik di masyarakat selama ini menjaga kamtibmas, membantu pelayanan publik dan memerangi terorisme," ucap mantan aktivis 98 ini.

Ia juga menyoroti elite PDIP yang selalu menyalahkan bantuan sosial (bansos).

Padahal kata dia bansos ini notabene dibutuhkan rakyat kecil dan menjadi basis konstituen PDIP. 

"Wong cilik atau kaum marhaen. Artinya sama saja menghina rakyat kecil. Mereka merendahkan martabat wong cilik dan kaum marhaen yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Soekarno yang menjadi inti ideologinya Marhaenisme," ucapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan pihaknya terhadap pelibatan anggota Polri di Pilkada 2024. 

PDIP bahkan memiliki julukan tersendiri untuk kelompok Polri yang diduga terlibat dalam Pilkada sebagai Partai Cokelat atau Parcok.

Terkait hal tersebut, Hasto meminta kepada seluruh anggota Polri di Indonesia untuk bisa mengedepankan marwahnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Menurut dia, Polri tidak perlu menjadi alat bagi segelintir pihak dalam mewujudkan nafsu untuk berkuasa.