Kejari Klarifikasi Sampai ke Nasabah
- Selidiki Dugaan Penyelewengan di LPD Bakas
TRIBUNNEWS.COM, SEMARAPURA - Kejaksaan Negeri Klungkung dalam beberapa pekan terakhir menyelidiki dugaan penyelewengan di LDP Bakas.

Bahkan pihak kejaksaan telah meminta klarifikasi ke beberapa pihak, termasuk nasabah.

Hal ini disampaikan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Klungkung, Erfandi Kurnia Rachman, Minggu (22/5).

Menurutnya, dalam beberapa pekan ini, pihak Kejaksaan Negeri Klungkung menyelidiki dugaan penyelewengan di LPD Bakas, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung.

"Jadi intinya kami ada laporan masyarakat, bahwa ada dugaan penyelewengan di LPD Bakas. Sehingga kami tindaklanjuti dengan lakukan penyelidikan awal," ungkap Erfandi Kurnia Rachman, Minggu.

Penyelidikan awal dilakukan dengan meminta klarifikasi beberapa pihak, seperti pengurus LPD, termasuk nasabah.

Klarifikasinya seputar aktivitas simpan pinjam di LPD Bakas.

"Ini masih tahap penyelidikan awal. Kami masih gali informasi untuk tentukan apakah ada indikasi pelanggaran hukum dari laporan warga ini," terangnya.

Ketua LPD Bakas I Made Suerka mengatakan, dia belum ada dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan terkait hal itu.

"Saya sama sekali belum ada dimintai klarifikasi oleh kejaksaan. Pihak kejaksaan juga belum ada datang ke LPD Bakas," ungkapnya, Minggu (22/5).

Namum dirinya tidak menampik, sempat ada permasalahan kredit macet di LPD Bakas karena dampak pandemi.

Sehingga pihaknya sempat kesulitan memenuhi penarikan tabungan warga.

"Karena satu orang sulit tarik tabungan, warga khawatir dan berlomba-lomba menarik uangnya. Sementara banyak kredit macet karena pandemi. Ini yang buat kami kesulitan.Tapi saat ini kondisi sudah membaik dan kami berlahan selesaikan masalah ini," jelasnya.

Made Suerka mengatakan, pihaknya sampai membentuk tim khusus untuk atasi kredit macet. Mengingat kredit macet ini jadi penyebab sulitnya warga menarik tabungan.

"Kami sudah bentuk tim. Semua pengurus dan pegawai LPD Bakas sudah turun ke lapangan untuk gencarkan penagihan kredit," ujar Made Suerka.

Bahkan dia mengakui LPD Bakas sudah dalam proses audit oleh tim independen di desa.

"Kondisi sekarang LPD Bakas tetap jalan dan tidak ada gejolak. Sedikit demi sedikit masalah ini sudah bisa kami atasi," jelasnya.

Bendesa Madya MDA (Majelis Desa Adat) Kabupaten Klungkung, Dewa Made Tirta mengaku sudah mendengar adanya permasalahan di beberapa LPD di Klungkung.

Hanya saja selama ini di Klungkung, pihak MDA belum dilibatkan dalam permasalahan LPD. Walaupun LPD merupakan milik Desa Adat.

"Selama ini MDA belum dilibatkan dalam penyelesaian masalah terkait LPD. Mengingat masih ada BKS (Badan Kerja Sama) LPD dan LPLPD (Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa)," ungkapnya.

Untuk beberapa kasus LPD bermasalah di Klungkung, ia mengamati ada kecenderungan nasabah yang memiliki tabungan di LPD ingin cepat mendapatkan uangnya.

Namun di sisi lain, LPD tidak mampu menyediakan uang nasabah dengan cepat, sehingga sering dianggap LPD tersebut bermasalah.

"Lalu nasabah lain juga ingin beramai-ramai menarik uangnya di LPD. Ini yang membuat pengurus LPD semakin kerepotan. Masalah pun muncul," ungkapnya.

Masalah itu seharusnya bisa diselesaikan terlebih dahulu di desa adat melalui kerta desa. Namun lebih sering laporan warga langsung ke aparat penegak hokum, seperti kejaksaan atau polisi. (mit)

Baca juga: Inggit, Tegak Setelah Pandemi