TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --  Pemerintah berencana melakukan alokasi mobil murah ke 33 provinsi agar penjualannya tidak terkonsentrasi di kota-kota besar.

Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, program mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) diharapkan juga bisa diarahkan untuk pasar ekspor guna memanfaatkan peluang pasar bebas ASEAN 2015.

"Saya mengharapkan itu untuk ekspor. Produksi berbasis di dalam negeri untuk ekspor," kata Hatta di Jakarta, Rabu (18/9/2013) malam.

Hatta meyakini, kebijakan mobil murah yang sudah dirilis ini akan terus dievaluasi, khususnya soal kemungkinan dampak ke kemacetan Ibu Kota.

Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait, bahkan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait kebijakan mobil murah ini.

"Kalau kebijakan ini gagal, tidak tercapai, ya dievaluasi. Tapi, seharusnya kebijakan ini jangan disikapi negatif," katanya.

Hatta ingin Indonesia bisa menjadi basis produksi untuk mobil murah di kawasan Asia. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh Thailand. Namun, perusahaan otomotif di Thailand sempat merelokasi pabriknya, salah satunya ke Indonesia karena dampak banjir beberapa waktu lalu.

"Indonesia ini harus dijadikan produk jasa untuk ekspor, seperti Thailand. Indonesia harus merebut itu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengemukakan, pihaknya akan lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan program LCGC atau mobil murah ramah lingkungan itu. Menperin berjanji akan mengajak bicara para produsen LCGC untuk mengatur distribusi mobil agar nantinya penjualan mobil murah itu tidak terkonsentrasi di provinsi tertentu saja.

"Saya mau bicara dengan mereka (produsen) soal penjatahan tiap wilayah. Saya mau ngomong sebagai teman saja. Itu kan (distribusi) bebas sebenarnya. Kalau dari 33 provinsi, katakanlah 10 kota ada traffic jam, yang lain kan tidak (macet)," ucap Hidayat.