TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan meminta Pemerintah Indonesia melindungi pengusaha kecil dan menengah dalam situasi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Dalam hal ini, pemerintah diminta memberikan perhatian khusus kepada dunia usaha yang berorientasi pada impor.

"Pemerintah melindungi UKM sektor Kelautan dan Perikanan, utamanya dalam memastikan stabilitas makroekonomi yang terjaga," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, dalam keterangan persnya diterima Tribun, Minggu (15/3/2015).

Menurut dia, sebenarnya kalangan pengusaha sektor Kelautan dan Perikanan level atas, juga mengalami dampak serius akibat pelemahan nilai tukar rupiah. Tetapi biasanya, kata Yugi, pengusaha kelas atas telah memiliki kesepakatan awal dengan pihak bank tentang hedging atau lindung nilai utang mereka. Sehingga cicilan dan nilai pembayaran utang dapat diselesaikan, meski membutuhkan waktu lama.

"Jadi pengusaha besar biasanya telah mengadakan kesepakatan dengan perbankan dengan sistem hedging sejak awal usahanya," ujarnya.

Menurut Yugi, pelemahan rupiah sangat merugikan banyak pihak di Indonesia. Misalnya, nelayan yang membutuhkan penggantian sparepart kapalnya, akan merasakan dampak keras dari akibat pelemahan rupiah, karena pembelian sparepart kapal harus melalui impor.

Selain itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan pengusaha perikanan berorientasi impor yang bahan bakunya harus diimpor dari luar negeri.

Diantaranya, pakan ikan dan impor ikan berkelas dari luar negeri seperti ikan Salmon, King Crab Alaska yang harus segera mengubah tarifnya. Sebab bila tidak segera mengubah tarifnya, maka pengusaha itu akan semakin tertekan dengan pelemahan rupiah yang terus berlanjut.

"Kalau tidak ada adjustment segera, maka akan semakin berat. Mau sampai berapa hitungan dolar Amerika saat ini, semakin sulit ditebak," ujarnya.

Terkait nilai rupiah, lanjut Yugi, pihaknya berharap pemerintah bisa menjaganya sesuai target yang ada dalam APBNP-2015 yang dipatok sekitar Rp 12.000-12.500 per dolar AS. Dengan demikian, baik pengusaha yang berorientasi ekspor dan impor, saling bisa menikmati keuntungan yang layak.

Karena itu, Kadin mendukung Menkeu dan Bank Indonesia mengendalikan rupiah. Hanya memang menurut Yugi pemerintah harus tetap memiliki pemahaman utuh mengendalikan nilai rupiah.

"Kami mengingatkan dengan keras kepada pemerintah, jangan ada lagi statement yang mengatakan bahwa kita masih aman di bahwa Rp 15 ribu. Karena spekulan akan bermain lagi untuk memainkan kurs rupiah. Intinya, pelaku usaha maunya stabil, tapi harus ada kejelasan sampai di level berapa angka rupiah," imbuhnya.