TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo hanya disuguhkan sebuah sandiwara besar oleh kementerian dan lembaga saat melakukan peninjauan di Pelabuhan Tanjung Priok, beberapa waktu lalu.

Kenyataannya, menurut Lino, kantor pelayanan satu atap yang sempat dikunjungi Presiden tersebut dalam sehari-hari jarang diisi para pegawai dari delapan kementerian dan lembaga terkait.

"Saya sudah sampaikan ke Presiden. Presiden sudah tahu. Kemarin itu kan sandiwara besar saja kan, kasihan Presidennya. Ha-ha-ha...," ujar Lino saat hendak menemui Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Senin (22/6/2015).

Lino kemudian menunjukkan sebuah foto dari laporan anak buahnya pada pagi ini. Foto itu menunjukkan bahwa ruangan di kantor pelayanan satu pintu yang sempat dikunjungi Presiden tersebut kosong. Foto itu menunjukkan, hanya ada tiga petugas yang hadir dan hanya mewakili dua kementerian, yakni Kementerian Perdagangan dan Balai Karantina Kementerian Pertanian.

Padahal, seharusnya kantor pelayanan itu diisi oleh petugas dari delapan kementerian dan lembaga. Selain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, ada pula Badan Karantina Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Bea Cukai Kementerian Keuangan, dan Kementerian Lingkungan Hidup.

"Jadi habis marah-marah Presiden, masih aja kayak begini nih. Tanya merekalah pokoknya, bukan saya," kata Lino.

Dia mengaku sudah melaporkan kepada Presiden tentang segala hal yang menyebabkan kelambatan proses dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok. Menurut Lino, kosongnya ruangan itu sudah menjadi pemandangan umum yang terjadi selama ini sehingga membuat koordinasi lintas kementerian mandek dan akhirnya membuat proses bongkar muat lambat.

Lino pun menuding para pegawai yang berkumpul di kantor pelayanan satu pintu saat kunjungan Presiden hanya sedang bersandiwara. Pelindo, sebut dia, hanya bertindak sebagai penyedia fasilitas dan pelaksana bongkar muat.

"Mau ruangan atau komputer, sudah kami sediakan. Kami hanya bertugas sebagai penyedia fasilitas dan bongkar muat. Saya berkali-kali bilang ke Presiden, kalau proyek ini macet, bukan salah Pelindo. Ini karena delapan kementerian itu!" ujar Lino.

Lino pun tak percaya dengan alasan kementerian yang justru menyalahkan importir yang lambat mengurus dokumen perizinan. "Ah, itu tanya sajalah kamu sama importirnya, apa kata mereka," tutur Lino.

Presiden Jokowi sebelumnya geram lantaran dwell time di Pelabuhan Tanjung Priok masih belum mencapai target. Saat ini, proses keluarnya peti kemas hingga meninggalkan pelabuhan itu masih 5,5 hari. Padahal, pemerintah menargetkan 4,7 hari.

Karena kesal, Jokowi pun mengaku tak segan mencopot siapa saja, termasuk menteri, yang dinilainya tak mengupayakan perbaikan waktu tunggu barang itu.(Sabrina Asril)