TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha menuding PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melakukan praktik monopoli distribusi gas di Medan, Sumatera Utara.
KPPU menganggap PGN melanggar Pasal 17 Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai harga gas mahal bukan karena PGN. Menurut Agus tidak ada praktik monopoli tapi praktik percaloan gas di Medan.

"Tidak ada monopoli. Itu tidak benar. Calo yang banyak di sana, bongkar saja," kata Agus, Sabtu (28/1/2017)

KPPU menyatakan, PGN memanfaatkan posisi tawar yang lebih kuat dalam penyusunan dokumen kontrak yang tertuang dalam perjanjian jual beli gas (PJGB) sehingga memberatkan pelanggan, terutama yang terkait dengan penetapan harga.

Akibatnya, harga gas di wilayah ini jauh lebih mahal, bahkan jika dibandingkan dengan harga gas di negara tetangga.

Padahal, alokasi gas bumi di Medan dikuasai penuh oleh Pertamina bukan PGN.

Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Di Medan, ada sekitar 45 industri besar yang membeli gas bumi sebesar 12,22 dollar AS per MMBTU.

Agus memaparkan ada trader gas tak bermodal ini mengenakan lagi biaya yang namanya Gross Heating Value (GHV) Losses sebesar 0,33 dollar AS per MMBTU.

Selain itu, kata Agus, ada trader gas tak bermodal ini juga mengenakan Own Used & Boil Off Gas (BOG) sebesar 0,65 dollar AS per MMBTU serta Cost of Money sebesar 0,27 dollar AS per MMBTU.

"Total, trader tak bermodal tersebut memungut 1,55 dollar AS per MMBTU," kata Agus.

Dengan dua sumber gas tersebut di campur menjadi satu, lalu dibagi volume gas masing-masing pasokan, maka harga rata-rata gas bumi sebelum dibeli oleh PGN sebesar 10,87 dollar AS per MMBTU.

Oleh PGN diteruskan ke pelanggan industrinya dengan biaya yang dikenakan 1,35 dollar AS per MMBTU.

Sehingga ujungnya industri-industri di Medan membeli gas bumi dengan harga 12,22 dollar AS per MMBTU."Dari mana monopolinya?," imbuh Agus.