Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan Indonesia berkomitmen berkontribusi melakukan penurunan emisi untuk mencapai net zero emission dunia, sebagaimana ditegaskan pada COP 26.  

Salah satu langkah konkret menurunkan emisi adalah melakukan diversifikasi energi fosil dengan energi terbarukan sesuai yang sudah ditetapkan yakni 23 persen pada tahun 2025 mendatang.

"Sampai dengan tahun 2020 bauran energi primer energi baru terbarukan (EBT) baru mencapai 11,2 persen, masih memerlukan upaya yang konkrit dan terencana untuk mencapai target bauran 23 persen di tahun 2025," ujar Arifin, Rabu (15/12/2021).

Baca juga: Naikkan Tarif CHT, Sri Mulyani Singgung Rokok Dijadikan Kebutuhan Pokok hingga Potensi Stunting

Menurutnya, dalam rangka mempercepat pembangunan EBT dan mempertimbangkan waktu pembangunan yang cepat, serta kompetitif dari segi harga, Kementerian ESDM mendorong pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), baik PLTS Atap skala kecil, PLTS Terapung, maupun PLTS skala besar yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Rencana pengembangan PLTS terdiri dari pengembangan PLTS Atap dengan target 2025 sebesar 3,61 giga watt (GW). PLTS terapung berpotensi dikembangkan sebesar 26,65 GW, serta PLTS Skala Besar ditargetkan sampai dengan 2030 mencapai 4,68 GW," papar Arifin.

Langkah selanjutnya yang dilakukan Kementerian ESDM, kata Arifin, menetapkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2021-2030 yang merupakan Green RUPTL dengan penambahan Kapasitas EBT 20,9 GW (51,6 persen) dan dikembangkan secara merata di semua sistem kelistrikan dengan memperhatikan neraca daya sistem.

Ia menyebut, RUPTL ini membuka peran IPP lebih besar termasuk dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT, yakni akan mengembangkan 63,7 persen dari total 4.680 MWP pembangkit listrik tenaga surya PV.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Kenaikan Cukai, Harga Rokok Per Bungkus Tembus Rp 40.100

Khusus untuk PLTS on-grid, swasta akan mengembangkan 54,4 persen dari total 3.236 MWP. 

"Dalam RUPTL ini juga tidak ada lagi rencana PLTU baru kecuali yang sudah comitted dan konstruksi, hal ini juga membuka ruang yang cukup besar untuk pengembangan EBT menggantikan rencana PLTU dalam RUPTL sebelumnya," tuturnya.