Surati Jokowi, APPSI Merasa Pemerintah Lebih Berpihak ke Ritel Modern Soal Distribusi Minyak Goreng
APPSI melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional
Penulis: Hari Darmawan
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews, Hari Darmawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, terkait sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng murah di pasar tradisional.
Dalam surat terbuka tersebut, APPSI menyebutkan pasar tradisional saat ini kesulitan mendapatkan minyak goreng murah untuk dijual dan menetapkan harga sesuai kebijakan pemerintah.
Ketua Umum APPSI Sudaryono mengatakan, kondisi pasar tradisional saat ini kesulitan sekali memperoleh minyak goreng murah untuk dijual kembali ke masyarakat.
Baca juga: Operasi Pasar Minyak Goreng di Lubuklinggau Sumsel Batal: Padahal Ribuan Emak-emak Sudah Antre
Selain itu Sudaryono juga menyebutkan, dalam surat terbuka tersebut juga APPSI menyatakan kekecewaannya kepada pemerintah yang mendahulukan distribusi ke ritel modern dibandingkan pasar tradisional terkait minyak goreng subsidi.
"Ini terjadi ketidakadilan, terkait distribusi minyak goreng subsidi ini didahulukan distribusinya melalui riter modern dibandingkan pasar tradisional," ucap Sudaryono, Kamis (10/3/2022).
Ia juga menyebutkan, apabila minyak goreng subsidi ini disalurkan melalui ritel modern bukan tidak mungkin pasar tradisional akan kehilangan pembeli.
Baca juga: Minyak Goreng Masih Langka, Komisi VI Ungkap Ada Tiga Penyebabnya
"Kami tentu merasa dirugikan, karena pembeli tidak mungkin hanya membeli satu barang saja yaitu minyak goreng tetapi komoditi lain," kata Sudaryono.
Maka dari itu, lanjut Sudaryono, APPSI meminta kepada pemerintah agar pedagang pasar tradisional ini memiliki aksess distribusi minyak goreng subsidi atau komoditi lain.
"Karena kita tau, bahwa pasar tradisional ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Sudaryono.