Terkait pelaksanaannya, Ma'ruf mengatakan kebijakan ini akan dievaluasi kembali seiring perkembangan terbaru.

"Nanti itu apabila kepentingan itu sudah terpenuhi, mungkin nanti akan dievaluasi seperti apa."

"Yang penting jangan sampai langka atau harganya tinggi, kemudian dalam rangka stabilisasi keadaan."

"Ini langkah sementara yang diambil oleh Presiden," ungkap Ma'ruf.

Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang diterapkan akan selalu dilakukan.

Sehingga, keputusan yang diambil akan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Baca juga: Survei Indikator: Peningkatan Persepsi Negatif Ekonomi Nasional Disebabkan Kelangkaan Minyak Goreng

“Pemerintah akan melihat. Ya kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak."

"Itu langkah-langkah shock therapy itu kadang-kadang diperlukan pada suatu saat tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi,” pungkas Ma'ruf.

Ekonom Kritik 

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, mengkritisi kebijakan yang diambil pemerintah.

Menurutnya, larangan ekspor tidak efetif untuk jangka panjang. 

Bahkan juga dapat memicu perang dagang antar negara.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan efek eksternal dari kebijakan larangan tersebut. 

Baca juga: Harga Minyak Goreng Terbaru Hari Ini Selasa, 26 April 2022 di Indomaret dan Alfamart

Sebab, negara yang bergantung dengan impor minyak goreng dari Indonesia bisa saja melakukan pembalasan. 

"Kemungkinan terbesar bisa menjadi episode kedua dari perang dagang."

"Di mana negara-negara yang tergantung impor kelapa sawitnya dari Indonesia bisa melakukan trade retalitation atau pembalasan," kata Teuku seperti yang diwartakan Tribunnews.com sebelumnya.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fahdi Fahlevi/Milani Resti Dilanggi)(Kompas.com/Fika Nurul Ulya)