Tribun Bisnis

Anggota Komisi VI DPR Dukung Rencana Kementerian BUMN Privatisasi WIKA dan Adhi Karya

Ia menilai penjualan saham portefel itu, memungkinkan pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) ataupun right issue

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Hendra Gunawan
zoom-in Anggota Komisi VI DPR Dukung Rencana Kementerian BUMN Privatisasi WIKA dan Adhi Karya
istimewa
Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mendukung rencana Kementerian BUMN untuk memprivatisasi beberapa BUMN seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI)

Ia menilai penjualan saham portefel itu, memungkinkan pemerintah melakukan penyertaan modal negara (PMN) ataupun right issue kepada BUMN untuk meningkatkan kinerja.

“Kami terus mendalami privatisasi beberapa BUMN. Sejumlah BUMN yang sahamnya dijual kepada publik seperti di antaranya PT Waskita Karya (WSKT) dan Kupang Portland Cement,” ujar Singgih kepada wartawan, Selasa (21/6/2022).

Baca juga: Mantan Juru Bicara Presiden Tak Lagi Jadi Komisaris, Waskita: Sudah Jadi Duta Besar

Ia mengatakan Komisi VI DPR mendukung langkah Kementerian BUMN tersebut, mengingat kinerja perusahaan-perusahaan pelat merah itu terbilang bagus,

“Meskipun di antara memiliki utang, namun dari tahun ke tahun utang tersebut mengalami penurunan,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Menurutnya, WIKA mampu melunasi utang jangka pendek kepada empat perbankan BUMN seperti Mandiri, BNI, Bank BRI, dan BSI,

Padahal sebelumnya WIKA memiliki utang kepada bank-bank tersebut mencapai Rp15,5 triliun.

Selain itu, menurut Singgih Wika mampu merestrukturisasi dengan menempatkan utang jangka pendek perusahaan menjadi utang jangka panjang yang angkanya meningkat dari 40,77 triliun menjadi Rp 60,84 triliun.

Dengan demikian utang bank jangka pendek perusahaan turun hingga 87 persen menjadi Rp 2,09 triliun dari semula mencapai Rp 17,25 triliun di akhir tahun 2020.

Sementara itu utang bank jangka panjang dengan BUMN perbankan yang merupakan pihak berelasi naik menjadi Rp 29,15 triliun dari semula Rp 9,12 triliun.

Aset perusahaan naik menjadi Rp103,60 triliun dari semula Rp 100,76 triliun.

Meskipun asset naik tipis, Wika mampu menaikkan kas dari Rp1,21 triliun pada 2020, naik drastis menjadi Rp13,16 triliun setara kas. Aset lancar perusahaan tercatat sebesar Rp 42,58 triliun, meningkat nyaris 50 persen.

Baca juga: Permintaan Meningkat, Waskita Beton Precast Terus Genjot Produksi

“Kinerja yang bagus itu, memungkikan WIKa diprivatisasi dengan menjual saham portefel. Pemerintah bisa melaksanakan PMN Rp3 triliun untuk meningkatkan modal usaha Wika,” kata Singgih.

Selain WIKA, Singgih juga mendukung penjualan saham Adhi Karya, untuk menambah modal kerja.

Perusahaan itu tengah membangun Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi seperti Light Rail Transit Jabodebek, Jalan Tol Sigli-Banda Aceh, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo, dan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Serasan di Kabupaten Natuna.

Ia mendorong pemerintah segera mencairkan PMN sebesar Rp1,98 triliun.

“Privatisasi Adhi Karya dalam bentuk penjualan saham portefel dapat membantu perusahaan itu, menyelesaikan penugasan dari pemerintah,” imbuhnya.

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas