Belum Ada Dasar Hukumnya, Tarif Masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,750 Juta Diminta Dibatalkan
Penetapan tarif Tarif Masuk aman Nasional Komodo sebesar Rp 3,7 juta diminta dibatalkan, selain menuai kegaduhan juga belum ada peraturan daerahnya.
Editor: Hendra Gunawan
Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo.
Baca juga: Akademisi Kritik Tarif Masuk TN Komodo Rp 3,75 Juta: Tak Ada Kaitan Biaya Masuk dengan Konservasi
Begitupun dengan kapal, kami sudah berkoordinasi dengan ASDP dan Pelni untuk siapkan kapal perbantuan bagi wisatawan yang akan ke Pulau. Kami pastikan semuanya aman!," tegas Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi.
Dalam keterangan persnya tanggal 30 Juli 2022, Bupati Endi juga menegaskan 3 poin penting atas rencana aksi mogok para pelaku pariwisata di Manggarai Barat, yaitu pertama, penyampaian aspirasi seluruh Warga Negara Indonesia merupakan hal yang dijamin oleh Undang-Undang, namun harus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
Kedua, Manggarai Barat sebagai tempat yang ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan seluruh wisatawan yang menginap di hotel maupun yang berlayar ke objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata;
Ketiga, menindak tegas pelanggaran hukum, baik rencana anarkis hingga tindakan boikot kepentingan umum, apalagi jika melakukan tindakan hukum yang nyata.
Aksi tanggap darurat di Labuan Bajo melibatkan peran banyak pihak. Selain dari segi pengawalan keamanan, fasilitas transportasi publik juga disediakan untuk mengantisipasi ketiadaan transportasi dalam kota bagi wisatawan yang kesulitan mengakses transportasi umum karena sebagian besar pelaku wisata menjalankan aksi mogok.
Pemkab Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan bersama BPOLBF menyiapkan 2 unit bis Damri dan 4 unit kendaraan kecil di kawasan bandara untuk mengangkut wisatawan yang kesulitan mengakses jasa transportasi ke tempat tujuan mereka baik menuju hotel, maupun ke tempat tujuan lainnya.
Sementara itu General Manager (GM) PT. ASDP Labuan Bajo, Marsadik menjelaskan, sesuai hasil koordinasi bersama seluruh jajaran otoritas Manggarai Barat, pihak ASDP menyiapkan 2 unit kapal perbantuan dengan kapasitas masing-masing kapal kecil dengan quota 80 orang dan kapal besar dengan quota 300 orang.
"Kedua kapal perbantuan ini kami siapkan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang selama Agustus ini sudah menjadwalkan perjalanannya ke Labuan Bajo dengan rute perjalanan ke 3 pulau.
Ini hanya untuk perbantuan selama masa aksi mogok masih berlangsung dan jika memang ada permintaan dari wisatawan.
Minimal dengan pemenuhan quota 50 orang untuk kapal kecil dan 150 orang untuk kapal besar kita pastikan bisa berlayar," jelas Marsadik.
Sementara Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina mengajak wisatawan untuk tetap tenang dan tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke Labuan Bajo.
Shana memastikan respon cepat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan Pemerintah Provinsi NTT yang berkoordinasi dengan seluruh pihak mulai dari Polres, TNI, Satpol PP, Dishub, ASDP, PELNI, dan institusi pemerintah lainnya untuk mengawal keamanan wisatawan yang datang ke Labuan Bajo selama aksi mogok para pelaku pariwisata dan sekaligus memfasilitasi sarana transportasi saat beraktivitas di Kota Labuan Bajo menjadi jaminan keamanan pasti bagi wisatawan yang berkunjung.
"Untuk teman-teman yang sudah menjadwalkan kunjungan ke Labuan Bajo jangan khawatir, Labuan Bajo aman untuk dikunjungi. Seluruh pihak dari otoritas setempat di Labuan Bajo maupun masyarakat menjamin keamanan dan kenyamanan teman-teman semua berwisata di Labuan Bajo," Shana.(*)