Tribun Bisnis

Resesi Ekonomi

Trauma Krisis Keuangan Masa Lalu Mulai Menghantui Para Pembuat Kebijakan di Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan telah menjanjikan 50 triliun won bantuan untuk pasar kredit dalam bentuk paket dukungan terbesarnya sejak dimulainya pandemi.

Penulis: Mikael Dafit Adi Prasetyo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
zoom-in Trauma Krisis Keuangan Masa Lalu Mulai Menghantui Para Pembuat Kebijakan di Korea Selatan
freepik
Ilustrasi krisis keuangan. Bank sentral Korea memutuskan untuk memperluas jangkauan obligasi yang akan diterimanya sebagai jaminan. Sedangkan regulator perbankan mengatakan bahwa lembaga keuangan akan mulai membayar 3 triliun won untuk menstabilkan pasar kredit. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, SEOUL – Krisis keuangan masa lalu yang terjadi pada 1997, kini mulai menghantui para pembuat kebijakan di Korea Selatan.

Hal itu terjadi ketika para pembuat kebijakan bergegas untuk mendukung pasar kredit lokal yang dengan cepat berubah dari salah satu yang paling aman di dunia menjadi tertatih-tatih di tepi jurang.

Dikutip dari Bloomberg, Sabtu (29/10/2022) Korea Selatan telah jatuh ke dalam pasar utang global dengan, di mana bendahara perusahaan dan regulator pasar di Seoul melihat kemerosotan paling cepat di pasar kredit negara yang pernah ada.

Baca juga: Pertemuan Menlu ASEAN+3 Bahas Antisipasi Krisis Keuangan di Kawasan

Akhir pekan lalu, Pemerintah Korea Selatan telah menjanjikan 50 triliun won bantuan untuk pasar kredit dalam bentuk paket dukungan terbesarnya sejak dimulainya pandemi Covid-19.

Bank sentral Korea pun memutuskan untuk memperluas jangkauan obligasi yang akan diterimanya sebagai jaminan. Sedangkan regulator perbankan mengatakan bahwa lembaga keuangan akan mulai membayar 3 triliun won untuk menstabilkan pasar kredit.

Sementara itu, menipisnya cadangan devisa Korea pada akhir 1990-an telah memaksa pemerintah mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Krisis tersebut juga menyebabkan domino kebangkrutan selama periode yang mengakibatkan PHK massal dan kekacauan politik.

Oleh karena itu, Presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (27/10) memimpin pertemuan guna membahas situasi darurat ekonomi di Korea Selatan.

Namun, pemimpin oposisi utama justru mengecamnya dan menuduh pemerintah tidak kompeten seperti pada 1997.

“Peringatan oposisi tentang krisis 1997 memacu pertemuan dan tindakan darurat,” kata Hong Sung Guk, seorang anggota parlemen di Partai Demokrat oposisi.

“Para pembuat kebijakan tidak punya banyak pilihan selain terus memasok likuiditas dan menopang kepercayaan sebelum sentimen mereda dalam beberapa saat,” imbuhnya.

Secara terpisah, pihak berwenang Korea Selatan tampaknya dapat sedikit terhibur dengan tanda-tanda bahwa pasar lokal menjadi lebih tangguh dibandingkan dengan periode krisis di masa lalu.

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas