5. India

Sejak April 2023, India diketahui mengeluarkan kebijakan baru untuk mendorong perluasan rupee sebagai pengganti dolar dalam perdagangan internasional.

Berkat perjanjian tersebut bank sentral India RBI resmi memberikan persetujuan untuk membuka 60 rekening khusus rupee vostro di 18 negara termasuk Rusia dan Sri Lanka, melansir dari Firstpost.

6. Rusia

Negara pimpinan Vladimir Putin ini mulai mempercepat langkah dedolarisasi usai Moskow ditimpa serangkaian sanksi ekonomi oleh Amerika, buntut dari invasinya ke Ukraina.

“Satu-satunya cara menjamin ikatan investasi, ekonomi, dan perdagangan yang stabil antara Rusia dengan mitra-mitranya adalah menghindari mata uang yang berubah menjadi toksik, terutama dolar AS dan euro,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Pankin.

Lebih lanjut, diplomat Moskow itu menyatakan bahwa pihaknya akan memakai rubel sebagai alternatif transaksi dengan mitra internasional.

7. Brasil

Untuk mengurangi dominasi dolar AS, Argentina dan Brasil diketahui telah menggelar pembicaraan untuk menciptakan mata uang bersama.

Pengumuman itu dikeluarkan awal tahun ini, tepatnya setelah Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva mengunjungi Argentina.

Tak hanya itu Brasil juga turut bergabung dengan aliansi negara BRICS mencakup Rusia, India, China dan Afrika Selatan untuk bersiap meninggalkan dolar AS lewat perilisan mata uang baru.

Sebenarnya, keinginan BRICS untuk merilis mata uang baru sudah tercetus sejak 2009. Namun usai Rusia dihantam sejumlah sanksi, rencana pembuatan mata uang BRICS akhirnya kembali tercetus.

8. ASEAN

Sejalan dengan langkah Indonesia, beberapa negara di yang tergabung dalam organisasi negara – negara Asia Tenggara (ASEAN) juga mulai mempercepat rencana dedolarisasi.

lima negara ASEAN, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina telah menekan kerjasama transaksi pembayaran lintas negara sejak November 2022. Tak lama dari itu Laos, Kamboja, dan Brunei Darussalam juga tertarik untuk bergabung dengan kebijakan tersebut.

Dengan cara ini negara di ASEAN dapat mengurangi penggunaan dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu melalui kerja sama transaksi pembayaran lintas negara ini diharapkan negara ASEAN dapat mengurangi tekanan bila mereka mengalami gejolak pada mata uang utama.

Dampak Dedolarisasi

Imbas ditinggalkannya dolar, cadangan devisa global dilaporkan turun dari 71 persen menjadi 60 persen terhitung sejak tahun 1999, sebagaimana dikutip dari data yang dirilis IMF.

Baca juga: Analis Sebut Tren Dedolarisasi Jadi Tantangan Baru, Ini Dampaknya ke Stabilitas Rupiah

Hal ini terjadi lantaran dolar AS menyumbang 58,36 persen dari cadangan devisa global.

Lebih unggul ketimbang dominasi Euro yang hanya berkontribusi sekitar 20,5 persen dari cadangan devisa global sementara yuan Tiongkok hanya menyumbang 2,7 persen.

“Pangsa dolar AS di cadangan devisa global selama 2022 anjlok 10 kali lebih cepat dari rata-rata dalam 20 tahun terakhir. Kondisi tersebut berlanjut hingga dolar AS menderita keruntuhan yang menakjubkan, " ujar Stephen Jen, CEO perusahaan keuangan Eurizon SLJ Capital.

Bersiap Hadapi Malapetaka

Di tengah ancaman dedolarisasi yang berpotensi membuat dominasi dolar AS melemah

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen memperingatkan negaranya untuk bersiap menghadapi malapetaka ekonomi, serta lonjakan suku bunga yang jauh lebih tinggi di tahun selanjutnya.

Ancaman ini disampaikan Yellen usai kongres AS menolak untuk menaikkan pagu utang senilai 1,5 triliun dolar AS.

Lebih lanjut Yellen menjelaskan ketika gagal bayar terjadi, peringkat kredit Amerika Serikat akan di-downgrade. Pelaku pasar juga berpotensi menjual surat utang AS (Treasury) dan berimbas pada melonjaknya suku bunga lantaran terpengaruh kenaikan yield.

Tak hanya itu Treasury juga tidak lagi dipandang sebagai aset aman atau safe haven, hal ini tentunya akan mempengaruhi kinerja pasar saham AS Wall Street hingga dapat turun ke peringkat terendah dalam sejarah.

Apabila tekanan ini tak kunjung diatasi maka tak menutup kemungkinan ekonomi AS dapat jatuh ke jurang resesi.

"Kegagalan negara akibat default berpotensi besar menimbulkan bencana ekonomi dan keuangan. Hal itu lantaran default dapat menaikkan biaya kredit selamanya, serta membuat investasi masa depan dipatok lebih mahal," jelas Yellen.