Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Target pemerintah menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024 tampaknya masih sulit dicapai.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan beratnya menurunkan kemiskinan ekstrem disebabkan oleh pandemi Covid-19.

"Deviasi target terjadi mulai tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Selasa (20/6/2023).

Baca juga: Tuntaskan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Pimpinan DPR: Dana Desa Harus Rp5 Miliar

Ia mengatakan, meski tingkat kemiskinan terus menurun, sulit untuk mencapai target yang telah ditentukan.

"Meskipun tingkat kemiskinan terus menurun, untuk mencapai target, akurasi data penerima program masih rendah, bahkan menurun," ujar Suharso.

Dalam bahan paparannya, disebutkan bahwa akurasi data penerima program masih rendah dan menurun.

Pada 2020 sebanyak 48 persen, pada 2021 sebanyak 43 persen, dan pada 2022 sebanyak 41 persen.

"Ini terus diperlukan pemutakhiran DTKS melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan integrasi program lintas kementerian/lembaga," kata Suharso.

Sebagai informasi, pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu program kerja Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahan.

Pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga mencapai 0 persen.

Jokowi mengatakan pemerintah terus bekerja mati-matian dalam mencapai target tersebut.

"Ya tadi berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini sebetulnya sudah kita rencanakan di periode yang kedua ini agar nanti di 2024 itu sudah pada posisi 0 (persen) kemiskinan ekstrem kita, kita akan kerja keras dan mati-matian, tetapi kita terkendala di COVID hampir 2,5 tahun," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Meskipun demikian kata Jokowi, ia masih meyakini angka kemiskinan ekstrem akan turun drastis di 2024.

Pasalnya pemerintah telah melakukan pendataan by name by address sehingga kebijakan yang diterapkan dan langkah yang diambil tepat sasaran.

"Artinya, kalau targetnya itu sudah kelihatan nama dan alamat itu sangat mudah untuk menyelesaikan," katanya.

Selain target sasaran yang jelas, anggaran dari pemerintah yang dilokasikan untuk bantuan sosial jumlahnya kata Jokowi, sangat besar sekali.

Jumlah anggaran Bansos berada diurutan kedua setelah anggaran untuk infrastruktur.

Dengan anggaran yang besar dan sasaran yang terdata, ia yakin angka. kemiskinan ekstrem akan berkurang signifikan.

"Memang ini perlu kerja yang terkonsolidasi di antara kementerian lembaga juga pemerintah daerah, semuanya harus bersama-sama bukan barang yang sulit tetapi memang perlu konsolidasi dan perlu waktu," pungkasnya.

Untuk diketahui pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.

Angka tersebut turun dari Maret 2021 yang sebesar 2,14 persen.

Target kemiskinan ekstrem 0 persen tersebut telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.