Filipina berada di garis depan ambisi China di Laut China Selatan.

Manila dalam beberapa tahun terakhir menuduh Beijing mencoba mengintimidasi kapal penjaga pantainya dan membentuk "milisi maritim" untuk memadati kapal penangkap ikannya.

Beijing mengklaim sebagian besar perairan yang kaya sumber daya itu sebagai miliknya.

China terus mengklaim wilayah perairan bahkan setelah Manila menentangnya di pengadilan arbitrase internasional dan menang.

Tetapi Duterte tidak banyak menekankan hasil keputusan pengadilan 2016 itu, kata para analis.

Seberapa banyak Presiden Filipina berikutnya menggunakan keputusan itu untuk mendorong kembali China yang ekspansif, akan mengirim sinyal tidak hanya kepada para pemimpin negara-negara Asia Tenggara lainnya yang membantah klaim teritorial China, tetapi juga ke Beijing.

"Filipina memiliki kepentingan strategis yang sangat signifikan bagi keduanya (AS dan China). China saat ini dikonsumsi oleh urusan domestik tetapi juga terus memperluas aktivitasnya di Laut China Selatan," kata Joshua Kurlantzick, rekan senior untuk Asia Tenggara di Dewan Hubungan Luar Negeri di New York.

"Dan AS pasti akan menginvestasikan upaya yang signifikan untuk menjalin ikatan dengan siapa pun yang memimpin Filipina, hanya untuk alasan strategis - Filipina memiliki kepentingan strategis yang kritis, dan ada juga hubungan yang sudah berlangsung lama," katanya.

Usaha menyeimbangkan

Manila telah lama berusaha untuk menyeimbangkan hubungannya dengan kekuatan-kekuatan ini (AS dan China), atau "mempermainkannya" satu sama lain.

Setiap Presiden yang berkuasa perlu menavigasi hubungan dengan keduanya, terutama setelah sikap pro-China Duterte.

Marcos, yang pasangannya adalah putri Duterte, Sara, telah bertahun-tahun menyerukan Manila untuk berurusan dengan Beijing secara bilateral atas klaim teritorial.

Para kritikus melihat sikapnya sebagai penghormatan terhadap China.

Dalam beberapa bulan terakhir, Marcos telah bertemu dengan Duta Besar China Huang Xilian.