Hal itu membuat banyak protes dan akhirnya Darurat Militer tersebut dicabut setelah tak mendapat persetujuan parlemen.

Darurat Militer itu sendiri dilakukan oleh Yoon Suk-yeol dengan dalih melakukan pemurnian dari simpatisan Korea Utara di pemerintahan.

Meskipun alasan di balik pemberlakuan darurat militer karena posisi Presiden Korea Selatan terancam dimakzulkan dari jabatannya.

Menolak Mundur

Belakangan, Presiden  Yoon Suk-yeol didesak mundur dari jabatannya oleh sejumlah kalangan.

Kendati dia merasa tak bersalah umumkan Darurat Militer negaranya.

Ia menegaskan bahwa Darurat Militer tersebut diumumkannya dengan maksud menghindarkan apa yang digambarkannya sebagai tindakan pemakzulan sembrono yang dilakukan oleh oposisi utama pemerintahannya, Partai Demokrat Korea (DPK).

Dilansir dari The Korea Times, Rabu (4/12/2024) ucapannya itu disampaikan dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh politik penting.

Itu termasuk dengan Perdana Menteri Han Duck-Soo dan pemimpin Partai Kekuatan Rakyat (PPP), Han Dong-hoon.

Ucapannya tersebut memantik kritik dari dalam partai karena tak menyentuh sentimen publik.

Berdasarkan sumber dari PPP yang merupakan partai penguasa, Yoon menegaskan kembali dalam pertemuan di kantor kepresidenan Yongsan bahwa deklarasi darurat militer itu mematuhi prosedur konstitusional dan hukum.

Ia menampik tuduhan adanya ketidakwajaran, dan menganggap langkah tersebut sebagai respons yang diperlukan terhadap apa yang ia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemakzulan yang dilakukan oposisi.

DPK sendiri tengah mempersiapkan untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk-yeol pada Kamis (5/12/2024).

Upaya pemakzulan itu didasari bahwa pengumuman Darurat Militer itu melanggar konstitusi dan batasan hukum.

Dari dalam PPP sendiri reaksinya terbagi, dengan beberapa anggota parlemen mulai berpikir pemakzulan sebagai pilihan, dan yang lainnya mencari upaya alternatif untuk mengembalikan kepercayaan publik.