Langkah itu dilakukan setelah pihak oposisi secara bersama-sama mengajukan mosi, menyusul keputusan Majelis Nasional untuk meloloskan mosi yang membatalkan deklarasi darurat militer Yoon melalui suara bulat oleh 190 anggota dari 300 anggota Majelis yang hadir di lokasi.

Dikutip dari The Korea Herald, DPK mengatakan pihaknya bermaksud meloloskan RUU pemakzulan antara Jumat dan Sabtu.

RUU pemakzulan harus diajukan untuk pemungutan suara dalam waktu 72 jam sejak diajukan ke rapat pleno.

Mosi pemakzulan ditandatangani oleh 191 anggota parlemen oposisi tanpa ada anggota parlemen dari PPP yang berkuasa yang berpartisipasi.

Partai yang berkuasa juga memboikot rapat pleno hari Kamis.

Baca juga: Diamuk Warga, Para Menteri Kabinet Korsel Resign Massal, Presiden Yoon Terancam Dimakzulkan

Dugaan Penargetan Politik

Selama pertemuan di Kantor Kepresidenan Yongsan, Han mengemukakan kekhawatirannya tentang tuduhan bahwa satuan tugas khusus Komando Pertahanan Ibu Kota dimobilisasi untuk menahan tokoh-tokoh politik utama.

Sementara beberapa anggota senior partai berkuasa bersumpah untuk menolak segala upaya oposisi untuk memperpendek masa jabatan Yoon, klaim tersebut menambah ketegangan lebih lanjut dalam perpecahan politik.

Seorang pejabat di Kantor Kepresidenan menggambarkan diskusi tersebut sebagai “serius dan menyeluruh”.

Mereka menyangkal adanya perbedaan pendapat yang signifikan antara presiden dan anggota partainya.

Dikutip dari The Korea Times, DPK berencana untuk mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon tengah malam pada tanggal 5 Desember, dengan alasan bahwa deklarasi darurat militer melanggar batasan konstitusional dan hukum.

Baca juga: Sejarah Darurat Militer di Korea Selatan, dari Pemerintah Syngman Rhee sampai Yoon Suk Yeol

Reaksi dalam PPP masih terbagi, dengan beberapa anggota parlemen mempertimbangkan pemakzulan sebagai pilihan yang tepat, sementara yang lain menganjurkan tindakan alternatif untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik.

"Saya tidak akan menanggapi pertanyaan seperti itu," kata Han ketika ditanya tentang posisinya terkait pemakzulan.

Seluruh Kabinet Mundur

Seluruh Kabinet Korea Selatan pada hari Rabu menawarkan pengunduran diri setelah upaya Presiden Yoon yang gagal untuk memberlakukan darurat militer di negara tersebut.

Kabinet menawarkan pengunduran diri setelah staf senior kepresidenan secara kolektif mengajukan pengunduran diri mereka.