Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Muhammad Naufal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) kembali melakukan kebijakan ketat terkait dengan peredaran obat dan makanan ilegal.

Kepaa BPOM, Penny K Lukito saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019) mengatakan, dari catatan BPOM 19.142 kasus peredaran produk ilegal sepanjang bulan Mei hingga Oktober 2019.

Produk ilegal ini dijual secara daring atau online.

Tak tinggal diam, menemukan fakta ini, BPOM langsung melakukan pemblokiran penjualan produk obat dan makanan ilegal tersebut.

"Kami memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Asosiasi E-commerce Indonesia atau idEA untuk take down platform yang melakukan perdagangan online produk ilegal," ujar Penny.

Penny menemukan peredaran obat dan makanan ilegal dari Patroli Siber BPOM di bawah Deputi Bidang Penindakan.

Berdasarkan hasil temuan tersebut peredaran produk ilegal didominasi oleh komoditas obat yang angkanya mencapai 77 persen dari keseluruhan kasus.

"Ada sekitar 77% temuan obat ilegal dari Patroli Siber Badan POM Republik Indonesia dari bulan Mei hingga Oktober. Selebihnya didominasi makanan dan kosmetik," tambah Penny.

Penny tidak memungkiri peredaran produk ilegal melalui online atau adalah tantangan terkini yang dihadapi pemerintah.

Menurutnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah pola distribusi produk obat dan makanan dari offline menjadi online.

Guna meningkatkan efektivitas pengawasan keamanan, kualitas, dan mutu produk obat serta makanan.

Pihaknya telah memastikan adanya kerja sama dengan enam anggota idEA yang diantaranya ada Bukalapak, Tokopedia, Halodoc, Klikdokter, Grab, hingga Gojek.

Dalam waktu dekat, Badan POM juga merancang regulasi untuk memayungi penjualan produk obat dan makanan yang berbeda di dunia maya. (M22)