Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai NasDem Zulfan Lindan merespons atas penonaktifan dirinya dari kepengurusan DPP NasDem.

Zulfan mengatakan penonaktifan itu bermula ketika dirinya dikabari Sekjen NasDem Johnny Plate bahwa Ketua Umum Surya Paloh marah atas pernyataannya.

Baca juga: Perjalanan Karier Politik Zulfan Lindan, Politisi NasDem yang Dinonaktifkan dari Kepengurusan NasDem

Adapun pernyataan dimaksud, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sekjen Johnny Plate WA saya bilang Ketum sedang marah dengan penyampaian saya soal tesa dan antitesa. Menurut Sekjen NasDem, Ketum marah sekali," kata Zulfan dalam diskusi Total Politik bertajuk "Buntut Panjang Anies Itu Antitesis Jokowi," yang digelar virtual, Jumat (14/10/2022).

Zulfan lantas mengirimkan pernyataan lengkapnya kepada Johnny soal Anies antitesis Jokowi.

Zulfan menduga Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) itu tak paham apa yang diucapkannya.

"Saya bilang “ini tolong baca yang lengkapnya yang saya sampaikan” ada teori konvergensi semua itu kan. Mungkin dia enggak mengerti, Johnny enggak nyimak," ujarnya.

Ia menjelaskan dirinya telah mengundurkan dari kepengurusan DPP NasDem pada 20 April 2020 karena diangkat menjadi Wakil Komisaris Utama Jasa Marga.

Sebab menurut Zulfan, menjadi Komisaris BUMN tak boleh menjadi pengurus partai hingga akhirnya dilantik Menteri BUMN Erick Thohir.

Saat itu, kata dia, surat pengunduran diri tersebut ditandatangani Johnny sebagai Sekjen dan Ahmad Ali sebagai Wakil Ketua Umum NasDem.

"Hampir 2,5 (tahun) saya menghentikan diri. Kenapa muncul lagi sebagai pengurus? Aneh ini. Siapa yang salah? Jelas misal saya mengundurkan diri," ucapnya.

Baca juga: Dilarang Bicara Sebagai Fungsionaris NasDem, Zulfan Lindan: Kebebasan Adalah HAM

Lebih lanjut, Zulfan memprotes ketika isi surat penonaktifan tersebut memintanya untuk tak boleh berbicara mengatasnamakan fungsionaris partai.

"Zulfan sering atasnamakan diri sebagai Partai NasDem? Yang sebarin surat siapa dan motif? Saya enggak pernah mengatasnamakan DPP NasDem," imbuhnya.

Dianggap Bikin Gaduh

Diketahui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menonaktifkan elite partainya Zulfan Lindan.

Hal ini dikarenakan Zulfan Lindan beberapa waktu terakhir dianggap Partai NasDem berkali-kali membuat pernyataan ke media massa yang tidak produktif dan dianggap bikin gaduh.

Atas hal ini DPP partai NasDem memberikan peringatan keras kepada Zulfan Lindan dengan menonaktifkannya dari kepengurusan DPP Partai NasDem.

Zulfan Lindan juga dilarang memberikan pernyataan di media massa dan media sosial atas nama fungsional partai NasDem.

"Peringatan ini diharapkan akan memberikan pelajaran bagi seluruh kader dan fungsional Partai NasDem untuk terus menjaga karakter dan jati diri sebagai partai gagasan dengan semangat membawa perubahan," ujar Surya Paloh dalam keterangannya, Kamis (13/10/2022).

Surya Paloh juga menyebutkan dinamika politik Indonesia sedang mengalami peningkatan berbagai gerak politik.

NasDem sejak awal mendeklarasikan diri sebagai partai gagasan atau partai yang ingin berjuang untuk melakukan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga: Nasdem dan Demokrat Berpotensi Jadi Penonton Pilpres 2024? Berikut Analisisnya

Sehingga, jelas Surya, NasDem memiliki tanggung jawab moral dan praksis agar masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan dan informasi politik yang mencerahkan dan memberi pemahaman yang baik.

"Sebab Partai NasDem ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik dengan cara berpolitik yang memiliki komitmen kebangsaan," tegas Surya.

Anies Antitesis Jokowi

Sebelumnya Zulfan sempat mengatakan sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis atau pertentangan yang cocok dari Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut dikatakan oleh Zulfan sebagai satu dari antara banyak alasan kenapa Partai NasDem mendeklarasikan Anies sebgai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Ia juga menegaskan NasDem telah mengkaji hal ini melalui pendekatan dialetika filsafat.

"Ini sudah kita kaji dengan filsafat pendekatan dialetika, dengan pendekatan filsafat Hegel. Pertama apa, Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja, itu Jokowi. Tesis kan begitu, Jokowi. Lalu kita mencari anti-tesa. Dari antitesis Jokowi ini yang cocok itu Anies. Apa artinya? Dia berpikir secara konseptualisasi," ujar dalam acara Adu Perspektif Total Politik yang berlangsung daring, Selasa (11/10/2022) malam.

Lebih lanjut, Zulfan menegaskan sosok yang ia sebut antitesis ini hanya ada pada figur Anies.

Sedangkan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga digadang-gadang maju pilpres tidak memiliki antitesis tersebut.

"Diharapkan dari dua ini dari Jokowi, kemudian dari Anies, sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti 2029," ujarnya.

"Karena memang kalau misalnya Ganjar dari tesa ke tesa, enggak ada anti-tesa. Prabowo dari tesa ke tesa," Zulfan menambahkan.