Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago melihat munculnya keinginan untuk kembali ke desain sistem pemilu proporsional tertutup sebagai koreksi dan kritik terhadap penyelenggaraan sistem proporsional terbuka.

Meski sistem proporsional tertutup menguatkan institusi kelembagaan partai politik, tapi menurut Pangi, sistem yang pernah diterapkan di era orde baru ini punya banyak kelemahan.

Pertama, sistem proporsional tertutup mengurangi interaksi dan intensitas kader partai dengan pemilih.

Caleg yang terpilih bakal jarang turun bersosialisasi, menyapa dan menyalami masyarakat secara langsung.

"Sebab caleg yang terpilih bertanggung jawab langsung kepada partainya bukan konstituennya, sumber kekuasaan bukan daulat 'rakyat', tapi daulat 'elite' parpol," kata Pendiri Voxpol Center Research and Consulting ini dalam keterangannya, Senin (9/1/2022).

Baca juga: 8 Parpol Berkumpul Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 2024, Ini Kata Pengamat

Kedua, sistem proporsional tertutup membuat caleg cenderung tidak mau bekerja keras untuk mengkampanyekan dirinya dan partai, sebab mereka percaya yang bakal dipilih adalah caleg prioritas nomor urut satu, bukan basis suara terbanyak.

"Ketiga, kurang sesuai untuk partai baru dan partai kecil yang belum terlalu dikenal. Keempat, belum cocok untuk partai yang populis, yang belum kuat dan belum tumbuh secara merata sistem kaderisasinya," jelasnya.

Kemudian keempat, kelemahan sistem proporsional tertutup ialah membuat oligari menguat di internal partai politik sehingga ada kemungkinan parpol lebih mengutamakan kelompok dan golongan tertentu.

"Terakhir (kelima), proporsional tertutup di khawatirkan seperti memilih kucing dalam karung, pemilih banyak enggak kenal dengan daftar list nama calegnya, sebab pemilih tidak merasa dekat dengan pemilihnya," tegas Pangi.

8 Parpol Parlemen Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Sebelumnya, sebanyak delapan partai politik (parpol) parlemen sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup.

Keputusan tersebut, disampaikan setelah elite partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu (8/1/2023).

Adapun para elite parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Kemudian, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali.

Sementara itu, dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elite parpol dan menyatakan sikapnya.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, menyampaikan pihaknya bersama tujuh parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum (pemilu) proporsional tertutup.

"Sehubungan dengan wacana diberlakukannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup, kami menyampaikan sikap, pertama, kami menolak proporsional tertutup," kata Airlangga, Minggu (8/1/2023).