Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W. Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin menilai ada baiknya kontestasi Pilpres 2024 memunculkan tiga poros.

Menurut Ujang hal itu untuk cegah polarisasi politik yang mungkin terjadi jika hanya dua kandidat capres.

Mulanya, Ujang menyebutkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN. Serta Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB mewacanakan koalisi besar merupakan sebuah hak demokrasi.

Baca juga: Sebut Jokowi Populer, Panda Nababan: Tokoh yang Direstuinya akan Dapat Efek Positif di Pilpres 2024

"Itu hak mereka membangun koalisi besar gabungan KIB dan KIR. Saya melihatnya tergantung nanti ada berapa poros kalau PDIP tidak merapat berarti ada tiga poros," kata Ujang kepada Tribunnews.com, Kamis (6/4/2023).

Ujang menuturkan, Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan, Koalisi Besar KIB dan KIR, lalu menyisakan PDIP.

Menurut Ujang bahwa PDIP mau bergabung ke koalisi besar asal syaratnya masih menjadi capres. Tetapi koalisi besar tidak akan mau kalau PDIP yang menempatkan kandidat capres.

"Hal itu karena elektabilitas Puan itu rendah, kemudian Ganjar juga sudah turun elektabilitasnya sudah tidak direstui Jokowi saat ini karena dianggap melawan terkait persoalan Piala Dunia U-20," lanjutnya.

Baca juga: Gabung Koalisi Besar KIB-KKIR, PSI Tetap Dukung Ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024

Ujang melanjutkan selain itu alasan lainnya PDIP punya 20 persen presidential threshold. Sedangkan koalisi besar 40 persen lebih.

"Masa yang 20 persen mengalahkan yang 40 persen. Kalau bisa minimal tiga poros agar tidak terjadi polarisasi. Silahkan ada koalisi besar karena itu hak. Tapi harus ada koalisi yang lain poros PDIP dan Koalisi Perubahan," tutupnya.

Diketahui, koalisi besar KIB-KKIR bergulir seusai Presiden Jokowi bersilaturahmi bersama lima parpol di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan pada Minggu, (2/4/2023). Jokowi menyatakan koalisi besar dinilai sangat cocok.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menyampaikan bahwa peluang terbentuknya koalisi besar masih terbuka lebar. Apalagi, ada kesamaan pemikiran antara kelima parpol koalisi besar tersebut.

"Masih terbuka lebar karena dari hasil diskusi kemarin ada banyak persamaan pemikiran dan kepentingan dari 5 partai politik," ujar Viva saat dikonfirmasi, Selasa (4/4/2023).

Viva menuturkan bahwa nantinya figur calon presiden dan calon wakil presiden bisa dibicarakan bersama kelima parpol. Adapun figur itu harus memiliki popularitas dan peluang menang yang tinggi.

Baca juga: Gabung Koalisi Besar KIB-KKIR, PSI Tetap Dukung Ganjar Pranowo Maju di Pilpres 2024

"Figur yang menjadi pasangan calon adalah hasil dari keputusan dan kompromi seluruh partai politik yang tentu memiliki acceptibilitas, popularitas, dan elektabilitas yang terukur dan memiliki peluang menang di pilpres," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dua koalisi partai saat ini yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PPP, dan PAN cocok dengan koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB.

Hal itu disampaikan Jokowi usai menghadiri acara Silaturahmi antara PAN dengan Presiden, di Kantor DPP, Jakarta Selatan, Minggu, (2/4/2023).

“Cocok,” kata Jokowi.

Terkait penggabungan dua koalisi partai tersebut kata Jokowi terserah para Ketum partai masing-masing. Yang pasti kata Presiden koalisi harus dibangun untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Saya hanya bilang cocok, terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai, untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik,” katanya.

Dalam acara silaturahmi tersebut kata Presiden membicarakan masalah kebangsaan sekaligus keberlanjutan program pembangunan ke depannya.

Presiden mengaku dalam pertemuan, ia lebih banyak mendengarkan. Dalam membahas politik para Ketua Umum Partai yang banyak berbicara.

“Yang berbicara itu ketua-ketua partai, saya bagian mendengarkan saja,” katanya.

Presiden tidak menjawab apakah dalam acara silaturahmi partai pemerintah tersebut turut dibahas masalah Capres dan Cawapres Pilpres 2024. Menurut Presiden hal itu sebaiknya ditanyakan kepada para Ketum Partai.

“Nanti ditanyakan kepada ketua-ketua partai,” katanya.