TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespon pernyataan PDIP mau masuk koalisi besar jika diberikan posisi capres. 

Menurut Habiburokhman semua pihak punya masukan. Tetapi yang dibicarakan koalisi besar bukan hanya capres dan cawapres.

“Semua juga punya masukan ya. Tapi kita juga bukan hanya capres dan cawapres sebetulnya yang dibicarakan, melainkan kerjasama politik bagaimana kita menjalin frekuensi politik kesamaan bangsa ini,” kata Habiburokhman dalam diskusi virtual bertajuk Teka-teki Koalisi, Sabtu (8/4/2023).

Menurut Habiburokhman saat ini ada tantangan-tantangan yang sangat besar dalam konteks geopolitik internasional. Ia mencontohkan seperti perang Rusia Ukraina, kompetisi Amerika dan China dan lain sebagainya. 

“Sementara itu kita sebagai salah satu sedikit negara besar yang masih eksis saat ini tentu terdampak. Maka dari itu kita perlu menunjukan kekuatan kita dengan persatuan, sebabnya elite harus berikan contoh bagaimana kita punya frekuensi yang sama menghadapi tantangan-tantangan besar tersebut.” tegasnya.

“Jadi kalau nanti punya capres dan cawapres yang sama ya alhamdulillah tapi kalau tidak tentu kita jalani saja. Tapi dengan tone pemilu ini kontestasi gagasan kita tidak saling hujat, serang, hina dan sebagainya,” tutupnya.

Baca juga: Politikus PAN Bicara Kemungkinan Pembentukan Koalisi Besar, Termasuk Bergabungnya PDIP

Diberitakan sebelumnya Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menanggapi perihal wacana koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Koalisi besar itu disebut-sebut akan menggabungkan Partai Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan PPP.

Budiman mengatakan semua partai politik (parpol) berhak untuk mengajukan kadernya sebagai calon presiden (capres) termasuk PDIP bila nantinya bergabung

"Setiap partai seperti itu targetnya (ingin kadernya capres)," kata Budiman saat dihubungi, Rabu (5/4/2023).

Budiman mencontohkan seperti Partai Golkar hasil musyawarah nasional (Munas) memutuskan mengusung Airlangga Hartarto sebagai capres.

Kemudian, PKB juga memutuskan mendukung Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Masing-masing punya amanat masing-masing, punya aturan. Jadi wajar saja bahwa kalau PDIP mau jadi RI 1," ujar Budiman.

Menurut Budiman, pada pertemuan lima Ketum parpol di kantor DPP PAN beberapa hari lalu belum menghasilkan keputusan.

"Artinya terbuka dong belum ada yang konkrit hal formatif, format apanya harus dibicarakan," imbuhnya.