TRIBUNNEWS.COM - Gelaran Musyawarah Rakyat (Musra) yang diselenggarakan sejumlah relawan dinilai menjadi senjata politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Analis Politik Sekaligus CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan nama capres-cawapres yang dihasilkan Musra menjadi modal Jokowi untuk melakukan negosiasi dengan partai politik.

Menurut Pangi, Jokowi sudah memenangi satu langkah saat PDIP resmi mengusung Ganjar Pranowo, sosok yang dinilai didukung Jokowi.

Langkah berikutnya, Pangi menilai Jokowi ingin memastikan calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar adalah orang yang tepat sesuai dengan yang ia inginkan.

"Maka relawan pro Jokowi adalah senjata paling ampuh yang kembali digerakkan memalui serangkaian acara bertajuk Musra," ungkap Pangi kepada Tribunnews.com, Kamis (18/5/2023).

"Musra sepertinya sudah dijadikan sebagai daya tawar atau bargaining position oleh Jokowi untuk bernegosiasi dengan partai politik, terutama dengan PDIP untuk memuluskan langkahnya, dan sejauh ini telah terbukti cukup ampuh," imbuhnya.

Baca juga: Hubungan Jokowi dan Paloh Renggang, Pengamat: Pengganti Plate Jelas Bukan dari NasDem

Pangi mengatakan setidaknya ada tiga pesan sekaligus yang ingin disampaikan Jokowi melalui Musra.

Pertama, pesan kepada internal relawan untuk bahu membahu melakukan penguatan soliditas relawan.

"Kedua, pesan kepada partai politik untuk mendengarkan suara relawan, suara relawan harus diperhitungkan."

"Ketiga, selain dukungan partai politik, Jokowi masih punya dukungan jejaring yang kuat di akar rumput melalui simpul-simpul relawan," ungkap Pangi.

Langkah Jokowi Bisa Jadi Preseden Buruk

Tetapi, langkah politik Jokowi ini dinilai Pangi bisa menjadi preseden alias contoh buruk.

"Di mana presiden yang sedang berkuasa tanpa rasa malu menjadikan dirinya makelar demi kepentingan politik temporal dan merendahkan dirinya sendiri."

"Seorang presiden sudah selayaknya naik level menjadi seorang negarawan bukan hanya sekadar politisi pragmatis gila kuasa," kritiknya.

Menurut Pangi, terlibat aktif dalam melakukan negosiasi bahkan menunjukkan dukungan secara terbuka akan memberikan dampak negatif yang sangat berbahaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

"Netralitas akan menjadi isapan jempol baik dari penyelenggara dan bahkan dari aparat negara yang lain (ASN, TNI-POLRI). Itu artinya penyelenggaraan pemilu yang curang sudah di depan mata," ungkapnya.

Lebih jauh, Pangi melihat dari pidato berapi-api Jokowi di hadapan relawan yang penuh dengan harapan, janji dan jargon politik yang selalu membawa-bawa nama rakyat, sepertinya ada sesuatu yang belum selesai.

"Pidato berapi-api di hadapan relawan ini seperti menimbulkan kesan Jokowi lebih terlihat sebagai seorang calon presiden ketimbang 'King Maker'," ungkapnya.

Pidato Jokowi juga dinilai penuh dengan gambaran lemahnya pemerintahan sekarang dan harus diselesaikan dan carikan jalan keluarnya oleh pemerintahan mendatang.

"Ini seperti kata pepatah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, artinya Jokowi sedang mempertontonkan kegagalannya memimpin dalam 9 tahun terakhir," ungkapnya.

Baca juga: Pengamat: Lewat Musra, Jokowi Sedang Mengirim Tiga Pesan Sekaligus

Puncak Musra 

Diketahui, puncak Musra digelar pada Minggu (14/5/2023) lalu.

Tidak ada nama bakal capres dan cawapres hasil Musra yang disebut Presiden Jokowi saat berpidato.

Padahal, Jokowi sudah mengantongi nama-nama yang dijagokan menjadi capres dan cawapres dalam Musra yang sudah diselenggarakan di 30 wilayah.

Jokowi memilih untuk tidak mengumumkan nama bakal capres pilihan Musra dan berdalih itu merupakan strategi.

"Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa," ungkap Jokowi.

Jokowi mengatakan menurut konstitusi yang bisa mencalonkan capres cawapres adalah partai atau gabungan partai.

Sehingga, lanjut Jokowi, akan menjadi bagian tugasnya untuk memberikan bisikan kepada partai-partai terkait hasil Musra.

"Jadi kalau saya ngomong sekarang, untuk apa?"

"Yang namanya strategi ya itu, jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu jangan cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh," ungkap Jokowi.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto)