TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berbicara soal peran elit politik, politik identitas, hingga partisipasi publik dalam Pemilu 2024.

Mahfud MD mengatakan peran elit politik sangat dibutuhkan untuk membangun pemilu yang damai.

Ia juga mengajak semua pihak membangun kesadaran bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum menumbuhkan partisipasi masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai rakyat Indonesia. 

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara kunci pada Forum Diskusi “Keberagaman Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat” yang diselenggarakan Kedeputian Bidang Koordinasi Penegakan Hukum dan HAM Kemenko Polhukam di Bandung Jawa Barat pada Rabu (13/9/2023).

“Saatnya membangun kesadaran bersama, bahwa Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi, masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam demokrasi karena hal itu adalah penting," kata Mahfud MD dalam keterangan resmi Tim Humas Kemenko Polhukam RI dikutip Kamis (14/9/2023).

"Oleh karena itu, peran para elit politik terutama dalam konteks hari ini adalah partai politik untuk menjadi teladan dalam membangun pemilu yang damai," sambung dia.

Ia juga meminta publik untuk menyadari tentang politik identitas. 

Menurutnya, mereka yang sengaja memanfaatkan terjadinya polarisasi dengan politik identitas untuk mencapai kekuasaan cenderung hanya akan memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan bangsanya. 

"Politik identitas itu beda dengan identitas politik. Kalau identitas politik masing-masing kita punya Pak Hasto PDIP, Aboe Bakar (Al Habsyi) PKS, itu identitas politik," kata dia.

"Tapi kalau politik identitas itu satu identitas yang digunakan berdasar ikatan primordial untuk memojokkan dan mendiskriminasi orang lain," sambung dia.

Baca juga: Buka-bukaan Soal Pertemuan Mahfud MD dengan Megawati Soekarnoputri di Gedung Arsip Nasional

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun berharap masyarakat mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengar aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya saja. 

Oleh karena itu, menurutnya dibutuhkan kedewasaan dan kematangan berpolitik agar proses demokrasi lima tahunan yang penuh dengan keberagaman berjalan secara demokratis dan bermartabat.

"Calon yang terbaik itu di manapun di dunia ini tidak ada karena yang kita pilih manusia. Tetapi Pemilu ini adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang yang sama-sama punya kejelekan yang lebih sedikit. Kejelekannya yang dipilih berdasarkan ukuran-ukuran aspirasi kita," kata Mahfud.

"Oleh karenanya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para akademisi, dan para mahasiswa diharapkan dapat mengambil peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, baik dengan menggunakan hak pilihnya, menggunakan keilmuannya, menggunakan ketohonannya, sehingga pemilu yang bermartabat dengan menghargai keberagaman dapat benar-benar terwujud di Indonesia," sambung dia.

Baca juga: Partai Buruh Singkirkan Anies Baswedan dari Daftar Dukungan Capres Pemilu 2024: Tidak Amanah

Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo mengatakan acara tersebut dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang bermartabat dengan menjunjung tinggi asas Luber Jurdil. 

"Forum diskusi hari ini kami mengangkat tema Keberagaman Masyarakat Indonesia Menjadi Kekuatan Wujudkan Pemilu Bermartabat yang merupakan salah satu kunci dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata dia.

"Karena pengelolaan keberagaman masyarakat dengan segala potensi kerawanannya merupakan tanggungjawab bersama seluruh stakeholder Pemilu, ini adalah konsekuensi atas dianutnya kedaulatan rakyat dan demokrasi sebagaimana yang diamanatkan konstitusi," sambung dia. 

Oleh karenanya, melalui forum ini Kemenko Polhukam ingin menyampaikan pesan agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat mengejawantahkan Kedaulatan Rakyat yang mencerminkan keterwakilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan berbagai identitas sosial budaya. 

Dengan begitu, pemilu diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mencerminkan kebutuhan kolektif rakyat Indonesia.

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi tersebut di antaranya Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristanto, Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof Ali Safaat. 

Hadir pula Sesmenko Polhukam Letjen TNI Teguh Pudjo Rumekso, Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Irjen Pol Rudolf Albert Rodja, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Marsda TNI Arief Mustofa, dan para Staf Khusus Menko Polhukam.