Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Akui jadi Orang Pertama Usulkan Jokowi Tiga Periode

Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi-Ma'ruf Amin).

Penulis: Suci Bangun Dwi Setyaningsih
Editor: Sri Juliati
zoom-in Profil Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Akui jadi Orang Pertama Usulkan Jokowi Tiga Periode
Tribunnews/Endrapta
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di acara ASEAN Investment Forum 2023 di Jakarta, Sabtu (2/9/2023). Dalam artikel mengulas tentang profil Bahlia Lahadalia, menteri yang akui pertama kali usulkan jabatan presiden tiga periode. 

"Jadi teman teman kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia. Bukan siapa-siapa," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen), PDIP Hasto Kristiyanto, turut mengomentari soal isu permintaan jabatan presiden tiga periode.

Ia membenarkan, adanya permintaan penambahan masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden tiga periode.

Hasto mengatakan, awalnya seorang menteri di kabinet Presiden Jokowi mendorong adanya penambahan masa jabatan presiden itu.

Bahkan, Hasto mengaku sempat bertemu menteri tersebut dan mendapat informasi jika benar ada permintaan jabatan presiden tiga periode.

Baca juga: Puan dan Hasto Beda Pandangan soal Isu 3 Periode, Bahlil pun Memberikan Tanggapan

Menteri tersebut, kata Hasto, menyatakan sikap-sikap ketua umum partai yang mendorong presiden tiga periode atas permintaan 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Berita Rekomendasi

Hanya saja, Hasto enggan mengungkapkan siapa sosok menteri di kabinet Presiden Jokowi yang dimaksud.

"Ini bisa dikroscek, saya pertanggung jawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," ungkap Hasto.

Namun saat itu, Hasto menyatakan, PDIP menolak permintaan tersebut dan berkomitmen untuk taat pada konstitusi.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Igman Ibrahim, TribunnewsWiki.com)

 
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas