TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan kian keras mengkritik Presiden Jokowi, belakangan ini.

Setelah Adian Napitupulu, Ahmad Basarah, hingga Sekjen PDIP Hasto, kini giliran dua "orang dekat" Jokowi, yakni Ganjar Pranowo dan FX Hadi Rudyatmo atau yang dikenal sebagai FX Rudy, melakukan hal serupa.

Ganjar, misalnya, yang dulu dikenal dekat dengan Jokowi kini sudah mulai menyoroti kinerja pemerintahan sang presiden.

Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan, sektor maritim Indonesia selama dua periode pimpinan Jokowi, tak dibangun secara niat.

Sementara, FX Rudy, yang pernah bekerja bersama Jokowi di Pemkot Solo menyinggung soal intimidasi terkait kehadiran polisi di kantor DPC PDIP Solo.

Berikut ini sejumlah "serangan politik" terbaru yang dilancarkan PDIP kepada Jokowi.

1. Ganjar Sentil Pengembangan Sektor Maritim

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.

Dalam pandangannya, Ganjar melihat paradigma pembangunan saat ini masih berbasis daratan alias land based.

Padahal, menurut dia, seharusnya pembangunan juga berbasis kelautan.

Maka dari itu, apabila terpilih sebagai Presiden Indonesia di periode mendatang, ia ingin sektor ini digarap lebih serius.

Ia kemudian menceritakan ketika diberitahu mengenai budidaya rumput laut yang disebut memiliki potensi besar.

"Saya sudah ketemu beberapa orang. Tadi saya katakan rumput laut. Secara teknis saya dikasih tau, 'Pak Ganjar, itu cukup 15 meter pantainya, kita bisa budidaya (rumput laut).' Saya minta staf saya hitung, (hasilnya) gede minta ampun. Tapi, kenapa kita tidak melakukan? (Karena) Enggak niat," kata Ganjar.

Eks Gubernur Jawa Tengah itu pun mengatakan, mereka yang punya kepentingan, ingin melakukan hal yang lebih gampang.

"Maka ketika governance-nya tidak berjalan, kan kritiknya muncul. Dikuasai sekian orang mereka, sudah terlanjur," pungkas Ganjar.

2. FX Rudy singgung intimidasi

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo menilai kedatangan polisi ke kantor partainya merupakan hal yang tidak wajar.

Diketahui, polisi mendatangi kantor DPC PDIP Kota Solo di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/11/2023).

Pria yang akrab disapa FX Rudy itu mengatakan kedatangan polisi tersebut membentuk opini di masyarakat adanya intervensi.

"Itu membentuk opini masyarakat menilai ada intervensi dari aparatur negara," bebernya.

FX Rudy menjelaskan pihaknya merasa terintimidasi dengan datangnya kepolisian di kantornya tersebut. Apalagi, lanjut dia, kantor DPC PDIP bukan tempat perjudian.

"Saya memberikan gambaran ini lah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali kalau itu rumah judi, penjual minuman alkohol, pembuat narkoba silakan disatroni," imbuhnya.

FX Rudy berharap polisi tetap netral menjelang Pemilu 2024.

"Untuk itu saya sangat mengimbau kepada aparatur negara TNI Polri dan ASN bertindak netral," terang dia.

"Saya selalu sampaikan Babinsa membantu polisi keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan," tambahnya.

FX Rudy merasa kegiatan yang dilakukan Kapolresta Solo ini tidak wajar.

Ia sendiri mengaku belum menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini bentuk intervensi intimidasi supaya orang takut ke DPC. Ini kan nggak bener," ujar dia.

3. Deddy Sitorus Ragukan Pilpres Berlangsung Jurdil

Politikus PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengatakan tak ada pesan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu terkait putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

Deddy menyebut Megawati tak memberi pesan apapun kepada Jokowi. Sebab, kata dia, Jokowi harusnya tahu apa yang harus dilakukan jika merasa masih menjadi kader PDIP.

"Oh, enggak ada (pesan). Bu Mega tentu tidak perlu berpesan apapun karena kan kalau memang Pak Jokowi menganggap dirinya kader, dia tahu apa yang harus dilakukan," kata Deddy saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Menteng, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Dia menjelaskan PDIP tidak pernah berharap dan berpikir mendorong Presiden Jokowi untuk menggunakan instrumen kekuasaan mempengaruhi Pemilu.

"Tentu kita berharap Pak Jokowi bisa memainkan perannya sebagai seorang pemimpin bangsa ini," ujar Deddy.

Menurut Deddy, hal tersebut penting agar Pemilu bisa berjalan secara jurdil. Sebab, dia menilai ada potensi Pemilu 2024 tidak jurdil.

"Karena ada potensi di mana Pemilu kali ini berpeluang menjadi tidak jurdil. Karena apa? Karena ada anak presiden sedang bertarung," ucapnya.

Sehingga, dia menegaskan tantangan besar Presiden Jokowi adalah memastikan Pemilu 2024 tetap jurdil.

"Itu kan orang sederhana aja berpikir mana ada orang yang mau anaknya kalah. Ini kan tantangan besar buat Pak Jokowi menjaga kewibawaan Pemilu kita," imbuh Deddy.

Pemilu 2024 Lebih Mengkhawatirkan daripada 2019?

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia (IPI) Burhanuddin Muhtadi mengatakan Pemilu 2024 lebih mengkhawatirkan daripada Pemilu 2019.

Pada Pemilu 2019, kata Burhanuddin, partai pendukung pemerintah secara serentak berkumpul untuk mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada Pemilu 2024, pertarungan tidak hanya melibatkan capres yang didukung pemerintah, tetapi juga antarkekuatan pemerintah.

"Bayangkan Anies Baswedan pun didukung oleh dua partai pemerintah, Nasdem dan PKB," kata dia.

"Yang kedua, PDI Perjuangan mendukung Ganjar-Mahfud. Jadi, sesama mereka yang punya instrumen dan akses terhadap kekuasaan sekarang bertarung satu sama lain."

Oleh karena itu, Burhanuddin kekhawatiran Jokowi tentang pemilu masuk akal.

"Karena tadi, yang berebut kekuasaan sama-sama punya akses terhadap instrumen kekuasaan. Ini kan lebih berbahaya. Kalau dulu, Pak Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN yang tidak punya akses kekuasaan," ujarnya menjelaskan.

"Sekarang yang bertarung sama-sama punya akses terhadap aparat, sama-sama punya akses terhadap instansi kekuasaan, dan kalau misalnya mereka tidak netral dan kemudian saling baku hantam sesama kontestan dan melibatkan akses dan kekuasaan, itu kan yang jadi korban kita semua."

Di samping itu, dia menyebut PDIP yang menaungi Jokowi justru saat ini seolah menjadi pihak oposisi pemerintah.

"Yang terjadi sekarang justru PDI Perjuangan yang melahirkan Jokowi, yang sekarang tampil di garda paling depan (dalam) 'gerakan oposisional' meskipun masih dalam pemerintahan."

"Siapa yang mengguliarkan hak angket terkait dengan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memang bermasalah itu? Ya dari PDI Perjuangan," ungkapnya.