Koordinator Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa, Prihadi Beny, mengatakan sebagian masyarakat Yogyakarta merasa geram atas pernyataan Ade yang menyinggung Yogyakarta menerapkan dinasti politik.

Laporan itu tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan No: STTLP/B/ 945/ XII/ 2023/ SPKT/ Polda DI Yogyakarta dan telah ditandatangani Ka Siaga I SPKT Polda DIY, AKP Suyadi.

Beny menuturkan, Ade Armando dilaporkan ke pihak berwajib atas dugaan pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat 2.

"Hari ini kami melaporkan Ade Armando terkait dugaan ujaran kebencian kepada Sultan dan Daerah Istimewa Yogyakarta," katanya ketika dijumpai di Mapolda DIY, Rabu, dikutip dari TribunJogja.com.

Laporan ini diniatkan supaya pernyataan ujaran kebencian semacam ini tak kembali dilakukan oleh Ade Armando.

"Kami ingin memberikan efek jera supaya yang bersangkutan tidak hanya minta maaf karena peristiwa semacam ini sudah sering dilakukan oleh Ade Armando," tegasnya.

Di sisi lain, mereka meyakini bahwa pengangkatan Gubernur DIY sudah diamanatkan dalam konstitusi melalui UU Keistimewaan.

"Ya, terkait video postingan yang bersangkutan di Twitter, ya, yang menyatakan tentang Jogja yang mana disampaikan intinya masalah politik dinasti, masalah politik dinasti yang kemudian Ade Armando mengarahkan Jogja inilah yang politik dinasti," tegasnya.

Sebelumnya beberapa elemen masyarakat lain juga menggeruduk kantor DPW PSI guna meminta pertanggungjawaban atas pernyataan Ade Armando terhadap Yogyakarta pada Senin (4/12/2023).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Soal Ade Armando, Cucu Sri Sultan Hamengku Buwono X, Mas Marrel: Jogja Jangan Dibuat Gaduh dan Aliansi Masyarakat Jogja Istimewa Laporkan Ade Armando ke Polda DIY Soal Pernyataan Dinasti Politik.

(Tribunnews.com/Deni/Milani Resti)(TribunJogja.com/Miftahul Huda)