Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mengatakan praktik-praktik nepotisme kembali menggerogoti demokrasi di Indonesia setelah 25 tahun usia reformasi. 

Dia menduga, perbuatan menguntungkan keluarga elite kekuasaan tersebut mengingatkan masyakat pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.

Hal itu disampaikan Ikrar dalam acara Panggung Rakyat bertema Bongkar yang  diselenggarakan Aliansi Selamatkan Demokrasi Indonesia (ASDI) di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (9/12/2023).

Baca juga: Di Panggung Rakyat, Aktivis HAM Singgung Demokrasi yang Alami Regresi dan Represi

Di mana, acara itu turut dihadiri oleh belasan ribu massa, mulai dari milenial hingga Generasi Z.

“Padahal kita tahu pemerintahan yang lalu di era Orde Baru itu kita melakukan demonstrasi menggoyang pemerintahan Pak Harto yang intinya adalah meniadakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Dan ternyata 25 tahun kemudian setelah reformasi itu nepotisme kembali ada,” kata Ikrar.

Ikrar pun menuturkan penyelenggaraan Pilpres 2024 menjadi momentum untuk mengembalikan demokrasi ke kedaulatan rakyat. 

Di mana, para pemegang hak suara punya peran penting untuk mencegah orang yang pernah melangggar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi presiden, pun mencegah calon pemimpin yang memiliki rekam jejak melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Baca juga: Akademisi: Pelemahan KPK Bukti Kemunduran Demokrasi Terjadi di Era Pemerintahan Jokowi

“Anda tahu kalo anda nanti juga melihat mudah-mudahan pemimpin bangsa kita bukan yang pernah melanggar HAM. Jangan juga keluarga dari pemimpin yang berupaya untuk mencegah penindakan korupsi berlangsung di negeri ini,” ungkap Ikrar.

Lebih lanjut, Ikrar menjelaskan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas di bidang HAM maupun pemberantasan korupsi. 

Menurut dia, perbuatan koruptif dapat membawa kesengsaraan karena anggaran untuk kesejahteraan rakyat dikorupsi. 

“Dan nanti juga jangan kemudian hanya tangan di bawah terus menerus dari tahun ke tahun karena itu tidak menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang bermartabat,” terangnya. 

Ikrar pun meminta masyarakat untuk cermat memilih calon presiden dan calon wakil presiden. 

Dia menyebut masyarakat memiliki tugas menentukan masa depan Indonesia pada 2045, mendatang.