Dengan adanya revisi aturan itu, petani yang tidak memiliki Kartu Tani tetap bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan syarat menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Saya baru kembali menjadi Menteri Pertanian, tetapi banyak keluhan soal pupuk bersubsidi, sementara kita tengah memasuki musim tanam. Kami gerak cepat ubah Permentan. Saya pastikan sekarang petani bisa tebus pupuk hanya dengan KTP,” ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya, revisi Permentan ini menitikberatkan pada kemudahan petani mengakses pupuk bersubsidi dengan KTP.

Dengan begitu, Kartu Tani tidak menjadi satu-satunya syarat penebusan pupuk bersubsidi.

“Kalau petani berteriak tidak ada pupuk, tiga bulan kemudian kami pastikan produksi turun, jadi ini harus serius dibenahi. Jika masih ada yang tidak meladeni petani soal pupuk, saya minta keluhan langsung disampaikan ke pusat, ke Kementan dan Pupuk Indonesia,” kata Amran.

Saling Singgung Soal Pupuk Subsidi

Dua capres yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo saling singgung perihal pupuk subsidi yang sulit diperoleh kalangan petani di sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun, saling singgung masalah pupuk subsidi untuk para petani ini muncul dalam agenda Debat Capres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023).

Persoalan ini pertama kali diangkat oleh Prabowo.

Capres nomor urut 2 ini menyoroti sistem pelayanan publik di Jawa Tengah terkait memperoleh pupuk subsidi, khususnya pada saat Ganjar masih menjabat sebagai gubernur di provinsi tersebut.

"Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk," papar Prabowo.

"Mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk," sambungnya.

Baca juga: Soal Kelangkaan Pupuk, Politisi PKS Minta Pemerintah Cari Solusi

Padahal, lanjut Prabowo, seharusnya sistem pelayanan publik harus dipermudah.

Apalagi, petani merupakan salah satu kalangan yang sangat vital, yang mampu menjaga keamanan pangan di dalam negeri.

"Sebenernya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Mungkin Bapak bisa jawab masalah itu. Terima kasih," tukasnya.