Sementara itu, Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (TKN Prabowo-Gibran) telah memberikan pembelaan.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan keputusan Prabowo bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi pada 2019 silam demi rekonsiliasi nasional.

"Pak Prabowo masuk ke pemerintahan bukan karena tidak tahan oposisi, apalagi karena selama oposisi tidak bisa berbisnis. Tapi karena panggilan bangsa dan sejarah," kata Nusron kepada awak media, Rabu (13/12/2023).

Selain itu, langkah tersebut jadi bentuk mengatasi masyarakat yang terbelah akibat Pilpres 2019.

Alhasil, dengan jiwa besarnya, Prabowo bersedia bergabung dengan Jokowi yang merupakan rivalnya di Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Golkar ini juga menegaskan langkah Prabowo bukan sebagai bentuk pragmatisme atau mencari keuntungan semata.

"Prabowo menjadi bagian dari aktor negara dan sejarah. Karena kebutuhan untuk mengatasi problem bangsa akibat keterbelahan yang menganga pasca-Pilpres 2019."

"Negara tidak boleh pecah dan terbelah sehingga dibutuhkan jiwa besar Pak Prabowo untuk bersedia bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Ini adalah bentuk rekonsiliasi nasional."

"Ini bukan langkah pragmatis akibat tidak tahan menjadi oposisi. Tapi demi persatuan dan kesatuan Indonesia dan masa depan demokrasi di Indonesia," jelas Nusron.

Sebagian artikel ini telah WartaKotalive.com dengan judul: Anies Sindir Prabowo Soal Oposisi, Pengamat: Pernyataan Abu-abu, Nasdem dan PKB Dukung Jokowi.

(Tribunnews.com/Deni/Danang Triatmojo)(WartaKotalive.com/Miftahul Munir)