Ganjar Jelaskan Program KTP Sakti Kepada Masyarakat Boyolali, Bisa Efektifkan Satu Data Indonesia
Ganjar menegaskan program KTP Sakti adalah political will untuk mengefektifkan Satu Data Indonesia.
Penulis: Rahmat Fajar Nugraha
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo luncurkan program KTP Sakti kepada masyarakat Boyolali, Jawa Tengah.
"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim saya launching KTP Sakti ini agar kemudian bisa melayani masyarakat lebih baik. Dan yang berhak bisa mendapatkan yang lebih baik," kata Ganjar kepada ratusan pendukungnya di Lapangan Bangsalan, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).
Baca juga: Siti Atikoh Kenalkan Program KTP Sakti ke Ibu-Ibu di Magelang
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menjelaskan bahwa program KTP Sakti tersebut merupakan aspirasi. Setelah dirinya berkeliling sejumlah wilayah di Indonesia.
Ia menyebutkan dalam perjalanannya itu banyak masyarakat menanyakan soal siapa yang paling berhak mendapatkan bantuan. Lalu terjadi kecemburuan dan akhirnya orang bicara tidak tepat sasaran.
"Kalau selama ini sudah banyak bantuan, terus direpresentasikan dengan banyak kartu. Sekarang akan kita jadikan satu hanya dengan KTP," kata Ganjar.
Baca juga: Catatan Pengamat Kebijakan Publik untik Implementasi KTP Sakti
Mantan Anggota Komisi II DPR itu menyebutkan dengan KTP Sakti. Profil masing-masing penduduk yang ada di Indonesia sudah diketahui yang harus mendapatkan bantuan.
"Kita ketahui mana yang miskin harus dapat bantuan. Dan profesi apa perlu mendapatkan," terangnya.
Ganjar menegaskan program KTP Sakti adalah political will untuk mengefektifkan Satu Data Indonesia. Dengan begitu, kelak rakyat mudah mengakses semua layanan pemerintah, termasuk bantuan-bantuan sosial.
Satu Data Indonesia berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) penggunaannya untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat meliputi layanan kesehatan, pendidikan sosial, hingga subsidi dan bantuan-bantuan.
"KTP Sakti itu sistemnya sudah ada, yaitu Satu Data Indonesia yang basisnya NIK. Jadi tinggal profilingnya saja, tidak perlu keluarkan biaya lagi untuk buat sistem baru. Wong ini cuma soal political will kok," kata Ganjar.