Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam RI Mahfud MD mengaku belum mendengar kabar video beredar di media sosial warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia mengklaim tidak masuk dalam DPT.

Dalam video tersebut dinarasikan ada dugaan kesengajaan yang dilakukan untuk mengarahkan suara ke paslon tertentu.

Namun demikian, Mahfud mengaku akan mendalami video tersebut.

"Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami. Itu soal KPU. Tapi begini. Soal penetapan DPT dan sebagainya itu kan ada tahapannya. Tahapannya bukan sekarang, sudah jauh-jauh hari. Kalau itu ada yang tidak masuk bagaimana ceritanya biar KPU yang menjelaskan," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta pada Rabu (3/1/2024).

Ketika ditanya lebih lanjut apakah akan ada koordinasi dengan KPU perihal video tersebut, Mahfud menegaskan KPU adalah lembaga independen.

"Ya KPU itu lembaga independen. Kalau memang ada yang tidak benar kita sampaikan," kata Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganjurkan masyarakat untuk kembali mengecek namanya secara daring ihwal apakah telah termuat di dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 atau tidak.

Anjuran itu muncul sebagai salah satu bentuk respons KPU terkait beredar video warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mengeklaim tidak masuk dalam DPT.

"Kepada semua pemilih diaspora atau pemilih luar negeri untuk memastikan ya namanya ada di dalam DPT LN, maka dapat mengecek website cek DPT online," ujar Ketua Divisi Teknik KPU RI Idham Holik saat dikonfirmasi pada Selasa (2/1/2024).

Idham juga menekankan untuk video yang beredar itu dapat dipastikan kembali.

Ia khawatir yang ramai beredar di media sosial ini justru memuat disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata dia.

"Kata autentik tersebut maksudnya adalah bahwa video tersebut bukanlah terkategori sebagai video disinformasi," sambung dia.