Ganjar Sebut Politik Luar Negeri Indonesia Disesuaikan Kondisi Kekinian Ekonomi
Ganjar menyebut, kebijakan itu diperlukan untuk menarik arus masuk investasi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Erik S
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengatakan, akan meredefinisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi kekinian ekonomi.
Hal ini disampaikan Ganjar dalam debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).
Ganjar menyebut, kebijakan itu diperlukan untuk menarik arus masuk investasi serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia.
Baca juga: Prabowo Kecewa Anies dan Ganjar Ungkap Data Keliru saat Debat: Jangan Menyesatkan Rakyat
“Kita musti betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik luar negeri yang bebas aktif, dan disesuaikan dengan kondisi kekinian,” kata Ganjar.
Ganjar menuturkan, dirinya telah membaca sekaligus mencatat berbagai persoalan luar negeri, pertahanan, dan keamanan yang harus diselesaikan Indonesia.
Dia menyebut, persoalan terkait politik luar negeri, Indonesia konsisten untuk mengutamakan kepentingan nasional sebagai hal utama.
“Politik luar negeri kita adalah alat negosiasi terhadap dunia luar tapi kepentingan nasional harus nomor satu. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita mesti betul-betul bisa melakukan redefinisi politik luar negeri yang bebas aktif, dan disesuaikan kondisi kekinian,” ucap Ganjar.
Ganjar menjelaskan, Indonesia sebagai bagian integral warga dunia perlu untuk memilih, memilah, dan memprioritaskan yang menjadi kekuatan serta keinginan bangsa dan negara Indonesia.
Baca juga: Prabowo Tantang Ganjar dan Anies Diskusi Bareng Buka-Bukaan soal Data Kemenhan
“Rakyat butuh untuk bekerja. Rakyat butuh lapangan kerja lebih banyak, investasi harus lebih banyak, maka kita mesti memperkuat infrastruktur diplomasi kita. Duta Besar dan para diplomat mesti diberi penugasan-penugasan untuk membereskan kepentingan nasional dalam konteks ekonomi kekinian,” imbuhnya.