Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polri membenarkan menangkap pegiat media sosial bernama Palti Hutabarat oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Palti ditangkap atas dugaan penyebaran hoaks di rumahnya Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Di mana, sebelumnya Palti ditanggap atas dugaan hoaks rekaman pembicaraan diduga pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut) yang mengarahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Menanggapi itu, Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) mengecam penangkapan terhadap penggiat media sosial Palti Hutabarat (40) atas perintah Direktorat Tindak Pidana Siber  Bareskrim Mabes Polri.  

“Palti ditangkap karena memposting rekaman komunikasi Kajari dan Pejabat Forkopinda di Kabupaten Batubara (Sumut), yang mengarahkan para Kepala Desa agar mengutip dana desa sebesar 50 persen, untuk mendukung kemenangan pasangan Prabowo-Gibran,” kata Koordinator Bantuan Hukum RBPR Sirra Prayuna kepada wartawan, Jumat (19/1/2024).

Menurut Sirra, perintah penangkapan itu didasarkan kepada UU ITE, yang selama ini dikenal sebagai 'pasal karet' untuk membungkam warga yang bersifat kritis, utamanya kritis terhadap kekuasaan.

“RBPR mengecam keras penangkapan Palti, karena itu adalah bentuk kesewenang-wenangan penguasa untuk membungkam warga, sementara konstitusi kita memberi ruang bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi,” ujar Sirra.

Dalam hal ini, kata dia, RBPR siap memberikan bantuan hukum jika diminta. 

RBPR, lanjut Sirra, akan mengajak kepada seluruh pegiat masyarakat sipil untuk sama-sama mengawal kasus ini, agar aparat Polri lebih netral dalam membaca ujaran di media sosial.

“Sekali lagi kami mengajak, untuk semua elemen anak bangsa merapatan barisan untuk bersama-sama melawan rezim otoriter,” tegas Sirra.

Diberitakan sebelumnya, Polri membenarkan menangkap pegiat media sosial bernama Palti Hutabarat oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

"Kami sudah menelusuri, yang pertama benar, bahwasanya proses penangkapan telah dilakukan oleh Dittipidsiber Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (19/1/2024).

Meski begitu, Trunoyudo belum menjelaskan lebih detil terkait penangkapan terhadap Palti Hutabarat tersebut.

Hal ini karena penyidik masih melakukan serangkaian proses pendalaman atas penangkapan tersebut.

"Namun akan kami jelaskan lagi, jadi secara simultan baru pagi ini dilakukan serangkaian tindakan penyidikan melalui upaya  penangkapan, tentu kita masih secara simultan dan berkesinambungan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya," jelasnya.

Diberitakan Tribun-Medan.com, pegiat media sosial yang juga relawan Ganjar-Mahfud, Palti Hutabarat, dikabarkan ditangkap Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jumat (19/1/2024).

Palti Hutabarat diamankan dari kediamannya di Villa Mutiara 2 Blok F3, Delitua, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deliserdang, Sumut. 

Dikutip dari akun Instagramnya, Palti Hutabarat merupakan Eks Sekretaris Republik Cyber Projo 2019-2023. Ia juga Freelance, SocMed Activist, Bicara Olahraga, Media , Sosia.

Dalam surat penangkapan itu, Palti Hutabarat telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu terkait hoaks rekaman pembicaraan diduga pejabat di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara (Sumut) yang mengarahkan agar dana desa dipakai untuk pemenangan paslon capres cawapres nomor urut 02, Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Baca juga: Jadi Tersangka Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Palti Hutabarat Terancam 12 Tahun Penjara

Disebut Hoaks

Viral rekaman suara yang disebut Forkopimda Batubara, Sumatera Utara termasuk Kapolres Batubara AKBP Taufiq Hidayat Thayeb bersepakat memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden di Pemilu 2024.

Terkait itu, Polda Sumatera Utara (Sumut) sudah melakukan penelusuran dan memastikan informasi tersebut bohong alias hoaks.

"Polda Sumatera Utara sudah melakukan penelusuran dan hasilnya di informasikan tidak benar (Hoax), atau suara tersebut bukan merupakan suara Kapolres Batubara bersama Forkompimda lainnya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Senin (15/1/2024).

Saat ini, Trunoyudo mengatakan Polda Sumut masih melakukan penyelidikan lebih lanjut soal adanya informasi tersebut.

Trunoyudo hanya memastikan jika Polri tetap netral dalam rangka Pemilu 2024 mendatang dengan tidak terlibat politik praktis.

"Polri tetap Netral sebagaimana amanah Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 28 ayat (1) dan (2)" ungkapnya.

Trunoyudo mengatakan Polri berkomitmen hanya melakukan pengawalan dan pengamanan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap kontestasi Pemilu 2024," jelasnya.