Gibran Sebut Dana Desa Terbukti Tingkatkan Angka Desa Berkembang dan Mandiri, Betulkah?
Pada tahun 2014 jumlah desa tidak tertinggal sebesar 53.661, kemudian pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 60.438 desa.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Seno Tri Sulistiyono
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengatakan penggelontoran dana desa yang diberikan oleh pemerintah terbukti telah meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Sehingga menurutnya dana desa perlu ditingkatkan.
Hal ini disampaikan Gibran dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu (21/1/2024) malam.
"Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu anggaran desa akan ditingkatkan," kata Gibran.
Benarkah klaim Gibran ini?
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa tertinggal pada tahun 2014 sebesar 20.432, dan pada 2018 jumlah tersebut turun menjadi 13.232 desa.
Baca juga: Dinilai Terbukti Ampuh Turunkan Jumlah Desa Tertinggal, Gibran Bakal Tingkatkan Anggaran Dana Desa
Selaras, pada tahun 2014 jumlah desa tidak tertinggal sebesar 53.661, kemudian pada tahun 2018 jumlah tersebut meningkat menjadi 60.438 desa.
Namun berdasarkan penelitian The Smeru Research Institute, lebih tepatnya menyatakan bahwa transfer dana desa meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional utamanya pada desa-desa yang tertinggal.
Sementara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran dana desa sepanjang tahun 2023, tepatnya hingga Oktober 2023, mencapai Rp54,71 triliun.
Kemudian jumlah dana desa yang dicairkan setara 78,2 persen dari target Rp70 triliun. Adapun secara umum, masing-masing desa di Indonesia menerima dana desa sebesar Rp600-900 juta.
Dana desa ini diperuntukan untuk membangun dan pemberdayaan desa menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Tujuannya untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
Sebagai informasi artikel ini adalah hasil kolaborasi Aliansi Jurnalis Independen, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo), Cekfakta.com bersama 18 media dan 7 panel ahli di Indonesia.
Panel ahli yang terlibat antara lain Direktorat Informasi dan Data Auriga Nusantara Adhitya Adhyaksa; Dosen Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor Afni Regita Cahyani Muis; Senior Analyst Climateworks Centre Fikri Muhammad; Peneliti Sajogyo Institute Kiagus M. Iqbal; Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia Masitoh Nur Rohma; Lead, Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari Romauli Panggabean; Researcher University of Queensland Udiana Puspa Dewi; Dosen Fakultas Ilmu dan Bisnis Universitas Padjajaran Viktor Primana.
