TRIBUNNEWS.COM - Excecutive Co-captain Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN),  Sudirman Said, menyangkal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak menggunakan fasilitas negara dalam mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Menurut Sudirman Said, tidak mungkin jika Jokowi tidak memanfaatkan fasilitas negara.

Berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sulit rasanya melepaskan fasilitas negara demi kepentingan individu. 

Seperti hanya sekedar menggunakan mobil dinas saja, sudah masuk ke dalam menggunakan fasilitas negara.

"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden."

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," kata Sudirman Said pada Kamis (25/1/2024) dikutip dari WartakotaLive.com.

Belum lagi, lanjut Sudirman Said, seperti biaya pengamanan presiden, penginapan dan fasilitas penunjang lainnya. 

Hal tersebut tentunya juga termasuk dana negara.

Sehingga, Sudirman Said meragukan jika Jokowi tak menggunakan fasilitas negara demi mendukung anaknya yang juga mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Jokowi menyatakan bahwa seorang kepala negara boleh memihak, bahkan ikut berkampanye untuk mendukung salah satu paslon yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan ini menimbulkan sejumlah kritik dari berbagai pihak.

Baca juga: 4 Hasil Survei Capres Versi Lembaga Asing: Anies Vs Prabowo Vs Ganjar di Pilpres 2024

Publik menilai, Jokowi tidak konsisten dengan pernyataannya itu.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" kata Sudirman.

Jokowi: Presiden Boleh Memihak

Sebelumnya, dalam kunjungannya di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024), Jokowi menjelaskan bahwa seorang kepala negara boleh memihak salah satu pasangan calon (paslon) dalam kontestasi Pilpres 2024.

Bahkan, Jokowi juga berpandangan seorang presiden memiliki hak untuk ikut berkampanye.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja."

"Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. (Jadi) boleh (presiden kampanye)," ujar Jokowi kepada awak media.

Hal ini tentu membuat munculnya banyak reaksi di masyarakat.

Apalagi, pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kala itu, Jokowi bersama Prabowo dan beberapa menteri lainnya tengah menghadiri agenda peresmian pesawat Super Hercules C-130-J baru.

Baca juga: JK Kritik Pernyataan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Sebut Ini Pemilu Paling Buruk

Dukungan Terang Benderang

Menanggapi hal ini, aktivis sekaligus CEO Founder Youth Society, Bryan Pasek Mahararta menilai dukungan Jokowi untuk pasangan Prabowo-Gibran semakin terang benderang.

Padahal sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya netral di Pilpres 2024.

“Presiden sendiri telah menyatakan netral di tahun 2023. Tapi gelagatnya tidak pernah menunjukkan bahwa beliau netral dan hari ini kita lihat beliau menunjukkan bahwa beliau berpihak,” kata dia saat menjadi narasumber diskusi daring bertajuk "Gelagat Presiden Jokowi di Pilpres 2024: Netral atau Tuna Netral?" pada Rabu (24/1/2024) malam.

Bryan menilai, sikap Jokowi yang semakin hari semakin menunjukan kepentingan kelompoknya.

Dicontohkan Bryan, adanya dugaan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga kuat sebagai jalan meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

“Ya kita lihat keberpihakan Jokowi di Pilpres ini, semakin menunjukan bahwa yang ingin dibangun Jokowi di akhir periodenya yaitu dinasti politik, bukan kesejahteraan sebagaimana dia di awal menjabat,” jelas Bryan.

Sebagian artikel telah tayang di WartaKotaLive.com dengan judul Jokowi Larang Kampanye Pakai Fasilitas Negara, Sudirman Said: Omong Kosong

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Muhammad Zulfikar/Rifqah/Hasanudin Aco)(WartaKotalive.com/Yolanda Putri Dewanti)