TPN Ganjar-Mahfud Bakal Dalami Dugaan Politisasi Beras Bulog
Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi pro
Penulis: Ibriza Fasti Ifhami
Editor: Acos Abdul Qodir
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal mendalami dugaan politisasi beras Bulog untuk bantuan sosial (bansos) yang ditempeli stiker pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo-Gibran.
Hal itu disampaikan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, dalam konferensu pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, pada Kamis (25/1/2024).
"Jadi apakah sudah dilaporkan ke Bawaslu, kami akan menelisik lebih dalam mengenai pembagian bansos dengan gambar paslon nomor 2 ini dan kami mencadangkan hak kami untuk buat laporan itu ke Bawaslu," kata Todung, di Jakarta Pusat, Kamis ini.
"Jadi, kami membutuhkan beberapa waktu untuk melakukan penelisikan atau investigasi mengenai hal ini," lanjutnya.
Todung mengatakan, bansos sejatinya memang program pemerintah yang anggarannya sudah diatur dalam APBN. Sehingga, sudah seyogyannya bansos menjadi program milik pemerintah.
"Tidak menjadi milik salah satu paslon," ujarnya.
Untuk diketahui, gambar kantong beras dari Bulog dan Badan Pangan Nasional (BPN) yang ditempeli stiker pasangan calon Prabowo-Gibran tersebar di media sosial beberapa hari terakhir.
