“Kami melihat selama ini lebih diberikan ke infrastruktur makro dan kurang ke infrastruktur mikro. Menurut kami mikronya harus ditingkatkan, supaya keluarga-keluarga bisa merasakan dampak dari pembangunan itu,” papar Anies.

Alokasi anggaran untuk upgrade perkantoran, kata Gubernur Jakarta periode 2017-2022 itu, sudah harus dihentikan dulu.

“Pemerintah sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk meningkatkan keindahan kantor-kantor pemerintahan. Belinya itu dengan bahan-bahan yang mahal-mahal. Gedung yang sudah baik-baik dipoles, ditambahin. Saya pernah lihat gedung pemerintah, gedungnya baik-baik saja. Begitu lewat berapa bulan, ganti seratus persen cover kacanya,” ungkap dia.

Menurut Anies, kalau uang itu dibelikan timbangan untuk posyandu, maka kita akan merasakan manfaat jauh lebih baik.

“Upgrade-upgrade itu dialokasikan untuk infrastruktur pelayanan kesra, mulai kesehatan, pendidikan, kebudayaan, dan keagaamaan. Itu yang harus kita berikan prioritas pada pembangunan infrastruktur. Nah, upgrading juga terjadi pada pembangunan ibu kota. Kita masih bisa berkantor di sini, bikin lagi kantor di IKN. Itu sebetulnya kita lagi upgrading kantor. Ini menurut hemat kami jangan dilakukan di saat kebutuhan dasar belum terpenuhi,” pungkas Anies.