“Orang membuat film dokumenter kan perlu dana. Perlu menyeleksi narsum. Perlu konsultasi sana-sini,” imbuhnya.

Baca juga: Terima Surat Undangan dari KPPS, Jokowi Bakal Nyoblos di Jakarta

Dradjad pun mempertanyakan siapa yang mendanai film Dirty Vote dan siapa yang diminta rekomendasi nama-nama nara sumbernya.

Itu sebabnya kredibilitas film ini adalah nol. 

“Saya malas menjawab pertanyaan soal konten. Tapi, sekadar untuk menambah bukti nol-nya kredibilitas, kontennya juga diwarnai prasangka buruk,” urainya.

Misalnya, penunjukkan Penjabat Gubernur itu adalah perintah Undang-undang. Apa mereka ingin dikosongkan tanpa Pj Gubernur?

Bukankah justru bisa memicu ketidakstabilan jika ada kekosongan kepemimpinan di banyak provinsi. Kerusakannya lebih besar jika terjadi kekosongan. 

“Tuduhan politisasi bansos juga sama. Mensos-nya kan Mbak Risma, menteri dari PDIP. Kita tahu karakter dia keras. Dia kakak kelas saya satu tahun di SMA V Surabaya,” tukasnya.

“Arek Suroboyo itu kulturnya ya blak-blakan. Dengan karakter pribadi dan kultur Surabaya spt itu, jika dia merasa Presiden Jokowi melakukan politisasi bansos, dia kan bisa blak-blakan bicara. Dia juga bisa mundur. Faktanya kan tidak,” pungkas ekonom senior INDEF itu.

Baca juga: Connie Bakrie Ungkap Alasan Tolak Gabung Tim Paslon 02: Prabowo No Problem, Gibran Big No

Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil merilis film dokumenter Dirty Vote. 

Sutradara Dandhy Laksono mengungkap alasan  film ini dirilis dimasa tenang pemilu.

Dirty Vote diketahui tayang mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan akan disiarkan  pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.

Ia menyebut, karya besutannya akan menjadi tontonan yang reflektif di masa tenang pemilu. 

Mereka beralasan rilis film "Dirty Vote" tiga hari krusial jelang hari-H pencoblosan Pemilu 2024 ini untuk memberikan edukasi kepada publik melalui ruang dan forum diskusi yang digelar.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres. Tapi hari ini, saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara." ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (12/2).