Namun, di satu sisi, Saldi bersama para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi Rahasia Rapat Permusyawaratan Hakim dan pembiaran praktik benturan kepentingan par hakim konstitusi dalam penanganan perkara.

Atas hal itu Saldi dijatuhi sanksi teguran lisan secara kolektif dan hakim konstitusi lainnya.

MKMK: Batas Waktu Perbaikan Laporan Etik Hakim hingga 26 Februari 2024

Sementara itu, MKMK telah menggelar rapat klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi, Rabu kemarin.

Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengatakan pihaknya belum akan melakukan pemeriksaan terhadap para hakim konstitusi terlapor.

Adapun kata Palguna, pihaknya masih menyortir laporan mana saja yang layak untuk masuk ke tahap selanjutnya, yakni registrasi dan pemeriksaan.

"(Pemeriksaan hakim terlapor) belum. Tahap berikutnya kami masih menilai laporan itu dulu, layak diregistrasi untuk diteruskan ke tahap pemeriksaan atau tidak," kata Palguna, saat dihubungi Tribunnews.com melalui pesan singkat, pada Rabu siang.

Palguna juga mengatakan, MKMK masih membuka kesempatan bagi para pelapor untuk memperbaiki atau melengkapi dokumen dan bukti untuk memperkuat laporannya.

Dia menyebut para pelapor diberi batas waktu untuk memperbaiki laporannya hingga tanggal 26 Februari 2024.

Sebagai informasi, rapat klarifikasi digelar secara tertutup. Satu di antara beberapa pelapor dugaan pelanggaran etik hakim, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mengatakan pertemuan itu dihadiri jajaran MKMK secara lengkap.

Dia juga menyebut, seluruh pelapor hadir dalam pertemuan tersebut. Adapun terdapat lima pihak pelapor, yakni Zico, Harjo Winoto, Alvon Pratama Sitorus & Junaldi Malaul, Andhika Ujiantara, dan Andi Rahadian.

(Tribunnews.com/Deni/Ibriza Fasti Ifhami/Mario Christian Sumampow)