Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Tak Hanya KPU, Bawaslu Jember Juga Mendapat Mosi Tidak Percaya dari Kelompok Masyarakat

Penyelanggara Pemilu di Jember dinilai gagal mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagai bentuk proses demokrasi yang substansial.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Tak Hanya KPU, Bawaslu Jember Juga Mendapat Mosi Tidak Percaya dari Kelompok Masyarakat
ist
Sejumlah warga melakukan aksi protes di lokasi rekapitulasi suara KPU Jember, Selasa (5/3/2024) lalu. 

TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Carut marut pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendapatkan reaksi dari beberapa pihak dengan melakukan pernyataan mosi tidak percaya terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember.

Penyelanggara Pemilu di Jember dinilai gagal mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (Jurdil) sebagai bentuk proses demokrasi yang substansial.

Salah satu yang menanggapi adalah Rully Efendi, pegiat Aliansi Warga Amankan Suara (AWAS), yang juga menyampaikan mosi tidak percaya Bawaslu Jember.

Baca juga: Sejumlah Aktivis Membubuhkan Tanda Tangan Pemecatan Penyelenggara Pemilu di Jember

Dia menganggap lembaga ini gagal melaksanakan tugas pengawasan pemilu yang dibentuk oleh negara.

"Mosi tidak percaya juga layak kita sampaikan ke Bawaslu Jember," tegas Rully yang juga Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jember saat diwawancarai media, Rabu (13/3/2024).

Rully sebagai aktivis ini sebelumnya ikut demontrasi meminta aparat penegak hukum turun tangan karena PPK Sumberbaru diduga melakukan tindak pidana pemilu dengan membongkar segel kontainer D Hasil Penghitungan Suara.

Ia saat itu berorasi di halaman Gedung Hotel Aston Jember tempat rekapitulasi suara KPU Jember, Selasa (5/4/2024) lalu.

BERITA REKOMENDASI

Rully  menemukan dugaan manipulasi perolehan suara Caleg di Kecamatan Sumberbaru.

Baca juga: Pleno KPU RI Sahkan Caleg DPR RI Dapil Banten III, Berikut Nama Caleg yang Lolos

Atas kejadian tersebut, dirinya menilai KPU Jember telah gagal mengawal piranti penyelanggara di tingkat kecamatan (PPK).

"Terbukti di proses rekapitulasi kabupaten, ada penggelembungan beberapa suara caleg dan partai tertentu di Sumberbaru," ungkapnya.

Bagi Rully, peristiwa kejahatan Pemilu itu harusnya tidak terjadi jika PPK Sumberbaru berintegritas dan Panwaslu Kecamatan setempat mampu melakukan tugas pengawasannya dengan baik.

"Ironisnya praktik penggelembungan suara yang sangat masif di Sumberbaru malah terungkap dari laporan masyarakat sipil dan peserta pemilu. Panwasnya kemana saja?" sesalnya.


Dirinya pun menilai Bawaslu mandul atas temuan dugaan pidana Pemilu di Jember.

"Jangankan mengungkap praktek money politics. Dugaan penggelembungan suara C Hasil ke D Hasil saja nihil. Lantas, apa saja kerjaan Bawaslu?," sindirnya.

Halaman
12
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas