muncul. Nah dia sudah bisa mengatur kebijakan yang mana daerah harus diperkuat
dalam keamanan.

Begitu juga bagi pelaku bisnis data real yang ditampilkan Sireakap kalau yang
menang A maka kebijakannya akan mengarah 1,2,3,4 maka araha bisnis bisa
diplanning.

Banyak pihak merasa bahwa Sirekap agar diaudit tentu anggarannya juga semakin
besar lagi. Menurut Anda tuntutan ini terlalu berlebihan atau bagaimana?

Tuntutan itu menurut saya normal, wajar-wajar saja. Dulu di era saya juga begitu
tuntutan bukan di bagian akhir bahkan di bagian awal semisal belum didaftarkan ke
Kominfo. Seluruh prosedur kita ikuti mestinya KPU tidak perlu mengatur diri silahkan
saja diaudit. Karena dengan begitu akan menjelaskan bagi siapapun apa yang
sebenarnya terjadi.

Sebenarnya satu isu yang mengemuka adalah peletakan cloud, waktu Mas Arief
mengapa tidak seperti sekarang?

Seingat saya dulu kita tidak pakai cloud, jadi kita taruh itu di storage langsung. Dan
kita semua tempatkan di dalam negeri. Ada juga tuduhan waktu itu server kita
ditaruh di luar negeri. Kita punya ruang server yang itu high security nggak pernah
ada orang masuk ke situ kecuali yang memang diperbolehkan.

Kami pernah waktu itu didatangi CSO untuk melihat server yang kita punya. Saya
tunjukkan bahwa servernya ini, operatornya ini, SDM-nya dari dalam negeri. Bahkan
saya tawarkan untuk mencabut servernya itu.

Kalau dicabut servernya lalu situs KPU mati berarti benar itu tidak ada di luar negeri.

Kalau ada tuduhan semacam itu sebenarnya tinggal dijawab saja apa adanya. Kalau
tidak punya niat apapun publik juga akan menilai demikian. Waktu itu ada satu
kalimat yang berkali-kali saya sampaikan. Kalau saya niat curang untuk apa saya
pertontonkan, itu kan menelanjangi diri saya sendiri.

Buat saya Sirekap itu kelebihannya transparansi yang memunculkan partisipasi,
Ketika ada Sirekap partisipasi muncul dari mana-mana CSO, partai politik. Serang
menyerang biasa saja. Ketika transparansi itu dikurangi atau ditutup coba lihat
partisipasi pasti menurun.

Apakah mungkin suara partai yang melawan partai penguasa bisa diganti oleh KPU
daerah?

Saya itu selalu nggak paham gimana caranya curang gitu lho karena kalau semua
berfungsi sesuai prosedur yang telah ditetapkan nggak mungkin ada kecurangan.
Kalau ada kecurangan saya akan bisa mendeteksi curangnya.

Jadi kalau dikatakan ada curangnya juga mungkin ada, tapi dengan sistem yang kita
bangun kita akan tahu curangnya di mana.

Jadi permasalahannya KPU ini tidak ada alat kontrolnya?