Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan ada beberapa kerawanan logistik yang bakal terjadi pada Pilkada 2024 mendatang.

Kerawanan itu terbagi atas beberapa situasi seperti saat pengadaan, keadaan geografis, dan keamanan.

Dalam pengadaan logistik, jelas Bagja, seringkali jumlahnya tidak sesuai sehingga terjadinya kelebihan atau juga kekurangan dari jumlah logistik yang ditentukan.

Baca juga: KPU Kerepotan, Pengamat Sarankan KPU Sebaiknya Bersurat ke MK Soal Penerapan UU Pilkada

"Lalu logistik tidak terkirim tepat waktu dan tepat jumlah dan logistik rusak saat pengiriman," kata Bagja dalam keterangannya, Jumat (28/6/2024).

Kemudian dari kondisi geografis, jarak yang jauh dan kondisi jalan yang susah dilalui oleh kendaraan seperti truk besar dapat menjadi rintangan. Lalu, daerah berbukit dan pegunungan juga bisa menyulitkan penyelenggara pemilu dalam mendistribusikan logistik.

Baca juga: MK Jawab Kekhawatiran Kecurangan Pemilu Sulit Dibuktikan di Sengketa Pilkada 2024

Tidak hanya itu, Bagja menyebutkan faktor kondisi geografis logistik ini juga kerap mengakibatkan salah kirim atau salah tujuan serta penyimpanan yang rawan banjir sehingga mengakibatkan logistik bocor.

Ia juga mengingatkan ihwal kemungkinan daerah-daerah kepulauan yang dipastikan bakal mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. Sebab adanya faktor seperti meningginya gelombang air laut pada akhir tahun.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, alumnus Universitas Indonesia ini berharap adanya koordinasi lembaga penyelenggara pemilu dengan pihak TNI dan Polri,

"Kami meminta teman-teman KPU berkoordinasi dengan TNI dan Polri yang memiliki kapal-kapal besar yang dapat menembus gelombang laut yang tinggi. Sebab dahulu punya pengalaman kita pakai kapal kayu hancur diterjang badai," jelas Bagja.

Baca juga: KPU Kerepotan, Pengamat Sarankan KPU Sebaiknya Bersurat ke MK Soal Penerapan UU Pilkada

Di satu sisi, kerawanan logistik juga ditemukan saat kurangnya pengawalan dari aparat keamanan yang dikhawatirkan tidak menjamin keamanan logistik. Walau begitu Bagja tetap berharap adanya sinergitas bersama pemangku kepentingan guna bisa menekan potensi kerawanan.

"Kita harapkan ini semua bisa terjalin sinergi, harapannya pemilihan 2024 kita tetap bersinergi dengan baik. Inilah pemilihan terbesar pertama dalam sejarah pemilihan di Indonesia," pungkasnya.