Benny mengungkapkan, Pancasila sebagai dasar negara seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk proses demokrasi.

"Fenomena kotak kosong dan kartel politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi Pancasila. Dalam sistem demokrasi Pancasila, tidak dibenarkan adanya calon tunggal yang sebenarnya mengkhianati amanat dari nilai-nilai Pancasila," tegasnya.

Karenanya, dia menyebut bahwa diperlukan langkah-langkah konkret agar dapat memastikan proses demokrasi berjalan adil dan transparan.

"Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat peran lembaga-lembaga negara yang independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang berkepentingan," ucap Benny.

Baca juga: Benny Susetyo Bicara Kesadaran Kritis Dalam Menentukan Pemimpin Masa Depan

Di samping itu, pendidikan politik bagi masyarakat juga menjadi aspek penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang proses demokrasi, hak-hak mereka sebagai pemilih, dan cara-cara untuk mengidentifikasi calon pemimpin yang layak.

"Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara semua komponen ini, demokrasi Indonesia bisa diangkat dari cengkraman politik kartel menuju sistem yang benar-benar berkeadilan, sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila," imbuhnya.