Hal itu diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat ditemui di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

"Total yang akan diumumkan 169 bakal paslon. Detail nama bakal pasangan calon dan wilayahnya akan disampaikan besok," sambung dia.

Rencananya, pengumuman 169 bakal cakada akan digelar sekira pukul 13.00 WIB.

Hasto memastikan, pengumuman bakal paslon yang diusung PDIP menggunakan landasan keputusan MK Nomor 60.

"Rakyat menjadi hakim tertinggi di dalam menentukan pemimpinnya secara merdeka, berdaulat, langsung, dan tanpa tekanan serta berjalan melalui pemilu yang demokratis dengan penyelenggara pemilu yang profesional, dan netral," ujar Hasto.

Baca juga: Bak Diberi Harapan Palsu, Jalan PDIP di Pilkada Jakarta Potensi Buntu usai DPR Anulir Putusan MK

Buat Nota Penolakan

Selain itu, PDIP juga akan mengajukan nota penolakan apabila nantinya Baleg DPR ngeyel tetap ingin mengesahkan RUU Pilkada hasil rapat kilat dengan pemerindah dan DPD pada Rabu (21/8/2024).

Hal itu disampaikan anggota Baleg Fraksi PDIP, Tubagus (Tb.) Hasanuddin.

Ia menegaskan, putusan MK adalah putusan final yang harus ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

"Ya kami sesuai dengan prosedur saja bahwa kita harus taat asas kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi itu final ya harus diikutilah," katanya saat mengikuti rapat panitia kerja (Panja) Baleg DPR membahas RUU Pilkada di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024), dilansir Kompas.com.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menilai Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu yang dibentuk Baleg DPR RI telah melakukan kejahatan konstitusional karena tindakannya sangat tercela dan tidak etis.

Deddy sangat menyayangkan tindakan Baleg karena menurutnya putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Baleg merevisi UU Pilkada yang tidak ada dalam Prolegnas, melalui penggunaan kekuasaan politik legislasi untuk melawan konstitusi dan MK, padahal putusan MK itu bersifat final and binding dan harus dilaksanakan segera," ungkap Deddy.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda/Hasanudin Aco) (Kompas.com)