Menurut Juri isu tersebut dihembuskan untuk mengadu domba dan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Politik adu domba seperti itu sudah usang dan tidak disukai oleh masyarakat kita. Jika ada mengadu domba dengan nyata-nyata mengatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Terpilih saat ini retak adalah upaya mengganggu agenda keberlanjutan pemerintahan,” kata Juri Senin (26/8/2024).

Juri menegaskan, adu domba dilakukan dengan merangkai-rangkai berbagai informasi, peristiwa dan kejadian yang terjadi belakangan ini, padahal tidak ada kaitannya sama sekali. Informasi tersebut dirangkai dan kemudian disimpulkan adanya keretakan.

Juri menjelaskan, fokus utama Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini adalah meletakan pondasi yang kuat untuk memuluskan transisi pemerintahan.

Menurut Juri, Presiden memberikan tempat dan kesempatan yang luas bagi Presiden terpilih memulai menyusun agenda-agenda strategis untuk menjalankan visi dan misinya demi keberlanjutan pemerintahan nantinya. Sehingga menyimpulkan adanya keretakan hubungan keduanya adalah hal yang sulit diterima.

“Dimana letak keretakannya? Itulah yang menjadi menjadi pertanyaan Pak Prabowo. Presiden terpilih tegas menampik berbagai spekulasi, rumor bahkan upaya-upaya politik yang bertujuan mengadu domba dengan Presiden Joko Widodo," jelas Juri.

Baca juga: Isu Keretakan Jokowi-Prabowo Diduga Upaya Adu Domba Pihak Tertentu

Diberitakan, saat menghadiri Kongres NasDem, Presiden Jokowi menyinggung soal dukungan politik jelang masa jabatan berakhir.

Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam penutup pidatonya.

"Biasanya datang itu ramai-ramai, terakhir begitu mau pergi, ditinggal ramai-ramai. Tapi saya yakin itu tidak dengan bapak Surya Paloh, tidak dengan Bang Surya, dan tidak juga dengan NasDem," katanya.

Jokowi akan  segera mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024.

Posisinya akan digantikan oleh Prabowo Subianto yang pada Pemilihan Presiden alias Pilpres 2024 lalu berpasangan dengan sang putra sulung, Gibran Rakabuming Raka.

Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM), nama yang hampir sama dengan kabinet Jokowi saat ini, Kabinet Indonesia Maju. (*)