Kritik juga datang dari anggota Komisi D DPRD DKI Jakart dari Fraksi PSI, August Hamonangan.

August menilai upaya banding merupakan bentuk membangung citra seorang gubernur yang terlihat selalu benar.

“Ini (upaya banding) menunjukkan, beliau lebih peduli citra sebagai gubernur daripada menuntaskan kerjanya, Pak Anies ingin terlihat selalu benar,” ujar August.

Alasan Banding Berubah-Ubah

Sementara terkait alasan banding yang diajukan Pemprov DKI berubah-ubah.

Sebelumnya, pada Rabu (9/3/2022), alasan pengajuan banding dilatarbelakangi pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan yang dinilai kurang cermat.

“Banding kami ajukan karena dalam beberapa hal terdapat pertimbangan Majelis Hukum PTUN yang menurut kami kurang cermat sehingg perlu direview dalam proses banding,” kata Yayan.

Namun ketika Anies memerintahkan untuk mencabut upaya banding, Yayan mengatakan banding yang dilakukan hanya sebatas prosedur penanganan proses hukum di Pemprov DKI Jakarta.

“Pada prinsipnya upaya hukum banding yang sebelumnya sempat dilakukan adalah karena mengikuti prosedur standar saja dalam seluruh proses penanganan perkara di Pemprov DKI Jakarta,” katanya pada Kamis.

Sementara, kasus ini berawal dari gugatan sejumlah warga terhadap Anies Baswedan terkait program pencegahan banjir.

Baca juga: Setumpuk Komentar Wakil Rakyat Kebon Sirih Soal Banding Anies Atas Putusan Gugatan Korban Banjir

Lalu tuntutan tersebut pun dikabulkan pada 15 Februari 2022 oleh PTUN Jakarta dan memerintahkan Anies untuk mengeruk Kali Mampang secara tuntas.

Putusan tersebut berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta dengan nomor gugatan 205/G/TF/2021/PTUNJKT.

Selain perintah pengerukan, Anies juga diperintahkan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,6 juta serta membangun turap sungai di Kelurahan Pela Mampang.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Suci Bangun DS)(Tribun Jakarta/Ferdinand Waskita Suryacahya)(Kompas.com/Singgih Wiryono)