TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri Kontras, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Pol Badrodin Haiti merevisi Surat Edaran Nomor 6 tahun 2015 tentang penanganan ujaran kebencian atau hate speech.

Menurut Kepala Divisi Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Putri Kanesia pada surat edaran Kapolri tersebut tidak menjelaskan makna dari hate speech secara benar.

"Surat edaran yang berisi tentang hate speech itu multitafsir, tidak dimasukkan definisi jelasnya," kata Putri Kanesia di Kantor Kontras, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Putri menyebutkan langkah Kepolisian untuk mengeluarkan surat edaran tentang penanganan hate speech merupakan langkah maju dalam penegakan hukum.

Namun, dia menyayangkan arah wacana penidakan ujaran kebencian lebih kepada membungkam kritik.

"Kalau tidak jelas seperti ini, malah dapat menyudutkan aparat Kepolisian sendiri," kata Putri.

Munculnya pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik pada surat edaran Kapolri tersebut, dinilai Direktur LBH Pers Asep Komarudin, dapat membuat Surat edaran tersebut menjadi alat melawan kritik masyarakat.

"Munculnya pasal 310 dan 311 di dalam surat edaran tersebut, membuat ada dugaan ini digunakan untuk lawan kritik, karena pasal itu sering digunakan untuk membungkam kritik," kata Asep pada kesempatan yang sama.

"Jangan sampai surat edaran ini yang tujuannya untuk menindak hate speech, tapi malah menindak yang lain," tambahnya.