Presiden Jokowi Diminta Tak Ajukan Komjen Budi Gunawan
Djayadi meminta Presiden tidak kembali mendorong Komjen Budi Gunawan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan paripurna dari masa tugasnya pada Juli 2016 mendatang.
Muncul spekulasi sejumlah nama calon penggantinya sudah dipersiapkan pemerintah.
Kabar paling santer Wakil Kepala Polri Komjen Pol Budi Gunawan atau BG disebut-sebut calon paling kuat untuk menggantikan Badrodin Haiti.
Namun terbaru juga muncul nama Ketua BNN, Komjen Budi Waseso atau akrab disapa Buwas dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Pol Tito Karnavian ikut masuk radar pembicaraan serius pemerintah untuk mengisi orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
Terkait hal ini Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Djayadi Hanan mengingatkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap fokus pada upaya dan program pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja.
Artinya Presiden Jokowi tengah fokus pada agenda prioritas pemerintahannya. Untuk itu diperlukan stabilitas politik.
Karenanya, proses pergantian Kepala Kepolisian RI dari Jenderal Badrodin Haiti harus benar-benar tidak menimbulkan kisruh politik lagi.
Berkaca pada pengalaman pergantian Kapolri yang lalu, Djayadi meminta Presiden tidak kembali mendorong Komjen Budi Gunawan.
Karena akan terjadi kembali gejolak politik ketika Presiden mengajukan nama Komjen Budi Gunawan kepada DPR.
"Bila presiden mengajukan lagi BG sebagai calon Kapolri, maka akan kembali menimbulkan kontroversi berkepanjangan baik di kalangan elit maupun masyarakat."
"Ini bisa mengganggu agenda prioritas presiden, karena energi bangsa kembali akan terkuras mengurusi masalah kontroversi tersebut," ujarnya kepada Tribun, Jakarta, Jumat (3/6/2016).
Kata dia, ada banyak jenderal polisi bintang tiga yang bisa diajukan, yang semuanya pantas menduduki jabatan kapolri menggantikan Badrodin yang akan pensiun bulan depan.
"Saat ini dukungan publik pada presiden sedang tinggi, jadi presiden harus lebih berani mengambil keputusan yang tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat, seperti mengajukan nama calon kapolri bukan Budi Gunawan," ujarnya.
